SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI sekaligus politikus Partai Gerindra, Habiburokhman, menanggapi sindiran mantan Staf Khusus Menteri ESDM Said Didu yang menyebut dirinya sebagai pemuja LSP.
SINDIRAN tersebut berkaitan dengan pernyataan Habiburokhman dalam rapat paripurna pengesahan RUU Polri pada 9 Juni 2026. Saat itu, ia menyebut LSP sebagai salah satu Kapolri sepanjang masa. Habiburokhman mengaku tidak mempermasalahkan sindiran Said Didu. Menurut dia, setiap orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan asumsi mengenai karakter seseorang di era demokrasi.
Namun, Habiburokhman menegaskan ada prinsip yang menjadi pegangan dirinya, yakni doktrin perkalian nol atau zero multiplier. Ia menyebut doktrin tersebut diajarkan oleh seniornya di Partai Gerindra.
Dalam penjelasannya, doktrin perkalian nol menempatkan loyalitas dan integritas sebagai faktor utama dalam menilai seseorang. Kemampuan dan prestasi sebesar apa pun tidak akan berarti apabila dikalikan dengan nol. “Secara matematis, berapa pun besarnya angka yang dikalikan dengan nol, hasilnya akan tetap nol,” tulis Habiburokhman.
Ia kemudian mengaitkan prinsip tersebut dengan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret LSP.
Habiburokhman mengatakan, saat rapat paripurna pengesahan RUU Polri, pihaknya belum mengetahui adanya dugaan kejahatan penyadapan ilegal tersebut.
Menurut dia, berbagai prestasi LSP sebelumnya tidak lagi bernilai apabila terbukti melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya, termasuk dirinya.
“Namun segala prestasi dia sebelumnya seberapapun hebat nya menjadi tidak bernilai sama sekali alias nol ketika terbukti melakukan tindakan menyadap Presiden Prabowo dan banyak pihak lain termasuk saya sendiri,” ujarnya. Habiburokhman pun meminta agar pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut dipercepat. Ia menyatakan dukungannya kepada Kapolri untuk mengusut perkara tersebut hingga tuntas.
Ia juga meminta seluruh pihak yang terlibat dijatuhi hukuman dan latar belakang serta motif penyadapan diungkap kepada publik.
“Saat ini saatnya kita fokus mendukung Kapolri untuk mempercepat pengungkapan kasus penyadapan pe ilegal ini. Harus dihukum siapa saja yang terlibat dan harus terungkap apa latar belakang hingga motifnya,” kata Habiburokhman.
Diketahui, Said Didu dalam podcast Forum Keadilan TV yang menyinggung kedekatan seorang ketua umum partai politik dengan Listyo Sigit dan Jokowi.
Bahlil Membantah
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meradang setelah dituding sempat mengikuti rapat bersama mantan Ka-polri Jenderal Listyo Sigit Pra-bowo dan sejumlah tersangka kasus penyadapan ilegal, hanya beberapa jam sebelum penangkapan.
Merasa difitnah oleh pihak-pihak tertentu, Bahlil langsung mengeluarkan ultimatum keras. Ia menegaskan akan segera melayangkan somasi dengan tenggat waktu 3×24 jam serta membawa kasus pencemaran nama baik ini ke ranah hukum jika tuduhan tersebut tidak terbukti.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia murka dituding dirinya sempat ikut rapat dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tersangka lain-nya terkait penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Rapat itu disebut-sebut berlangsung sekitar tiga jam sebelum Listyo dijemput kepolisian dari rumahnya pada 2 November lalu.
Bahlil pun memberi ultimatum kepada pihak penyebar isu tersebut untuk membuktikan tuduhannya akan menjadi kebenaran,” katanya.
Idrus kemudian mempertanyakan motif Said Didu dalam menyampaikan pernyataan yang menyeret nama Bahlil. Dia juga menyinggung pernyataan Said Didu yang menyebut Bahlil dibesarkan oleh Jokowi.
“Pak Said Didu kelihatannya sudah sangat tendensius. Said Didu dengan bahasa yang sangat jelas mengatakan bahwa Bahlil ini dibesarkan oleh Jokowi. Pertanyaannya, Said Didu ini dibesarkan oleh siapa?,” tanya Idrus sambil tertawa.
Lebih lanjut, Idrus meminta semua pihak tidak menjadikan kasus dugaan penyadapan sebagai bahan untuk membangun kegaduhan politik. Dia meminta publik memberikan ruang kepa-da aparat penegak hukum untuk mengungkap perkara tersebut.
“Jangan bermain di air keruh. Jangan mencari sensasi baru, jangan angan menangguk menangguk popularitas popula di tengah keprihatinan yang sedang melanda kita semua. Berhentilah mengulang ke biasaan mengaduk air keruh. Percayalah, di air keruh tak akan ada ikan besar! Yang ada, Bapak sendiri akan belepotan lumpur,” tegasnya.
Idrus menilai tudingan terhadap Golkar juga dapat meng-ganggu konsentrasi partai dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo. Dia menegaskan posisi Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil tidak akan berubah.
“Menyeret Golkar ke dalam pusaran tuduhan di saat seperti ini bukan hanya merugikan Golkar, tetapi juga mengganggu konsentrasi kita bersama dalam mengawal pemerintahan. Apapun tantangannya, apapun usaha pihak tertentu untuk mengganggu Pemerintahan Prabowo, posisi Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia tidak akan bergeser sedikitpun,” kata Idrus. Jk,rc1
Editor : Redaksi
