SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun mengusulkan penambahan objek pemungutan retribusi dalam perubahan Perda kabupaten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu Pemkab Madiun juga mengusulkan perubahan regulasi terkait jasa konstruksi, bagungan gedung hingga kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam pemeliharaan jalan.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Madiun tahun 2027, Rabu (11/11/2026).
Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, penyusunan sejumlah regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menyesuaikan aturan daerah dengan perkembangan kebijakan pemerintah pusat.
Salah satunya terkait perubahan kedua atas Perda Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu materi yang akan diatur adalah penambahan objek pungutan retribusi.
Hari menegaskan, rencana penambahan objek pungutan tersebut tidak dimaksudkan untuk membebani masyarakat secara umum. Pemerintah daerah justru akan menerapkan kebijakan secara proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan pihak yang dikenai pungutan.
"Karena saat ini kita menggalakkan investasi padat karya, kami akan memberikan beban kepada mereka yang mempunyai kelebihan dan nilainya meningkat. Tidak memberatkan masyarakat. Yang akan kami bebani adalah para investor yang juga mendapatkan hasil dari usahanya," tegasnya.
Dia menambahkan, pemerintah daerah ingin memastikan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas usaha turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
"Jangan sampai mereka yang berhasil, kita tidak. Makanya kita akan lebih membebani mereka secara proporsional," imbuhnya.
Selain itu, Pemkab Madiun juga mengusulkan Raperda jasa konstruksi dan perubahan Perda tentang bangunan gedung. Menurutnya, terdapat perubahan ketentuan pemerintah pusat mengenai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang perlu diakomodasi melalui regulasi daerah.
"Regulasi dari pusat itu ada perubahan terkait masalah PBG. Itu harus kita buatkan regulasinya supaya nanti bisa kita beritahukan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak dirugikan," ujar Hari Wuryanto.
Raperda lainnya yang diusulkan eksekutif yakni penyelenggaraan kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam konservasi jalan Kabupaten Madiun melalui skema pembayaran ketersediaan layanan.
Sementara tiga Raperda lainnya merupakan agenda rutin tahunan, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2026, perubahan APBD 2027, serta APBD 2028.
Di sisi lain, DPRD Kabupaten Madiun mengusulkan satu Raperda inisiatif tentang hak kekayaan intelektual (HAKI). Regulasi ini diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap karya dan inovasi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Mujono, mengatakan Raperda tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap masyarakat yang menghasilkan karya dan inovasi agar memiliki perlindungan hukum yang jelas.
"Ini sebagai bentuk apresiasi bahwa orang yang berkarya dan berinovasi itu harus ada peraturan yang jelas untuk melindungi karya-karyanya," jelasnya.
Dia menyebut, penetapan Propemperda 2027 belum masuk pada pembahasan substansi masing-masing Raperda. Tahapan berikutnya akan dilakukan pada 2027, mulai dari penyusunan naskah akademik hingga pembahasan pasal demi pasal melalui panitia khusus (Pansus).
Mujono menegaskan, dari delapan Raperda yang masuk dalam Propemperda 2027, tiga di antaranya merupakan agenda rutin, empat usulan pemerintah daerah, dan satu Raperda inisiatif DPRD.
Sementara itu, Bupati Hari Wuryanto berharap seluruh Raperda yang telah ditetapkan dapat diselesaikan sesuai jadwal. Dia juga meminta dukungan DPRD, perangkat daerah, serta masukan dari masyarakat dan media agar regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan publik.
"Semua menjadi skala prioritas. Insyaallah harus tuntas. Kami masih membutuhkan masukan dan saran, termasuk dari media, supaya bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," pungkasnya.
Editor : Redaksi
