SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Dalam rangka menjaga penerimaan cukai hasil tembakau, Bea Cukai Sidoarjo bersama Pemerintah Kota Mojokerto melaksanakan pemusnahan rokok ilegal hasil penindakan di bidang cukai periode bulan Juli 2026 di Kantor Wali Kota Mojokerto, kemudian dilanjutkan dengan pemusnahan seluruh barang di PT Putra Restu Ibu Abadi (PT PRIA), Mojokerto, pada Kamis (12/11/2026), agar penerimaan negara tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Nilainya sekitar 8 kali lipat lebih besar dari yang dilakukan di Banyuwangi.
Hal itu karena dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tersebut merupakan bagian dari penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah untuk mendukung berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Penggunaan DBHCHT diarahkan pada tiga bidang utama, yaitu peningkatan kualitas layanan kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta penegakan hukum.
Sementara itu, di bidang kesehatan, DBHCHT mendukung peningkatan layanan dan fasilitas kesehatan. Pada bidang kesejahteraan, dana ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup serta memberdayakan masyarakat. Sementara itu, di bidang penegakan hukum, DBHCHT mendukung pengawasan dan pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal.
Di Kota Mojokerto, DBHCHT dimanfaatkan antara lain untuk membantu membiayai iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga melalui skema Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID). Melalui program ini, masyarakat yang memenuhi kriteria memperoleh perlindungan kesehatan tanpa harus menanggung sendiri iuran kepesertaannya.
Disatu sisi, manfaat DBHCHT juga menyentuh pekerja sektor informal. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Mojokerto mengalokasikan DBHCHT untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 12.152 pekerja rentan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan memperluas kesempatan kerja, DBHCHT juga dimanfaatkan untuk membiayai pelatihan keterampilan.
Pada tahun 2025, sekitar Rp4,5 miliar dialokasikan bagi 400 peserta, yang terdiri atas pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja, pekerja dari sektor lain, dan pencari kerja. Mereka mengikuti 25 jenis pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan usaha. Selain pelatihan, pada tahun 2025 DBHCHT juga mendukung pemberian bantuan modal usaha dalam bentuk barang senilai sekitar Rp1,8 miliar kepada 92 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang bergerak di sektor kuliner, laundry, konveksi, jasa, tata rias, dan pertokoan.
Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa penerimaan cukai memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dan pemberantasan rokok ilegal menjadi bagian penting dalam menjaga penerimaan negara. Dalam kegiatan ini, sebanyak 8.651.080 batang rokok ilegal dimusnahkan. Nilai barang tersebut mencapai Rp12.846.853.800, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp8.370.914.774.
Dengan mematuhi ketentuan cukai dan tidak terlibat dalam peredaran rokok ilegal, masyarakat turut menjaga keberlanjutan penerimaan yang mendukung layanan publik dan program kesejahteraan. Meski demikian, optimalisasi manfaat DBHCHT membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat.
Bea Cukai juga turut mengimbau masyarakat untuk mengenali ciri-ciri rokok ilegal, yaitu tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu atau bekas, maupun menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Jika menemukan indikasi peredaran rokok ilegal, masyarakat dapat menyampaikan informasi kepada kantor Bea Cukai atau aparat penegak hukum terkait.
“Melalui pengawasan dan pemberantasan rokok ilegal serta sinergi dengan pemerintah daerah, Bea Cukai berkomitmen menjaga penerimaan negara agar manfaatnya dapat terus mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.” ujar Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, Rusman Hadi. na
Editor : Redaksi
