SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – Pemkot Mojokerto bersama Bea Cukai memusnahkan 8,6 juta batang rokok ilegal hasil penindakan sepanjang tahun 2025.
Total perkiraan nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp 12 miliar, dengan potensi kerugian negara yang diselamatkan sebesar Rp 8,3 miliar.
Pemusnahan secara simbolis dilakukan di halaman Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, Kamis (12/11). Rokok ilegal tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar.
Sementara sebagian besar barang bukti dibawa ke PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA), Kabupaten Mojokerto, untuk menjalani proses pemusnahan lebih lanjut. PT PRIA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maupun non-B3.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Bea Cukai bersama pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang masih marak ditemukan di tengah masyarakat.
Plt Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, Bagus Sulistijono, mengatakan pemusnahan tersebut merupakan agenda rutin Bea Cukai Sidoarjo yang bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur I.
"Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin Bea Cukai Sidoarjo bekerja sama dengan Kantor Wilayah DJBC Jatim I untuk pemusnahan barang milik negara. Ini merupakan tindak lanjut dari penegakan hukum terhadap rokok ilegal sepanjang tahun 2025," ungkap Bagus.
Dia menjelaskan, jutaan batang rokok yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan melalui sejumlah modus peredaran. Di antaranya ditemukan saat pemeriksaan di jalur perlintasan serta pengiriman melalui jasa titipan.
"Modus yang kita ungkap adalah temuan di perlintasan, ada juga yang berasal dari jasa titipan. Bahkan peredaran secara online juga ada," jelasnya.
Menurut Bagus, peredaran rokok tanpa pita cukai tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan, tetapi juga berdampak langsung terhadap penerimaan negara.
Pasalnya, praktik tersebut berpotensi menggerus penerimaan cukai yang seharusnya masuk ke kas negara, termasuk mengurangi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang turut dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah.
"Kalau rokok seperti ini beredar tanpa membayar cukai, jelas merugikan penerimaan negara. Bahkan, bisa menggerus dana bagi hasil cukai," tegasnya.
Pemusnahan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I Rusman Hadi, jajaran Forkopimda Mojokerto, serta sejumlah camat dan lurah. dwi
Editor : Redaksi
