SURABAYAPAGI.COM, Tulungagung - Pemerintah Kecamatan Sumbergempol terus mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam hal administrasi pendapatan asli desa (PADes) dan pengelolaan aset.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni memfasilitasi pelaksanaan evaluasi dan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Tulungagung terhadap pemerintah desa di wilayah Kecamatan Sumbergempol.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu (9–11/11/2026) tersebut melibatkan enam tim dari Inspektorat.
Pemerintah Kecamatan Sumbergempol turut menyiapkan tempat pemeriksaan, mengoordinasikan kehadiran pemerintah desa, serta mengatur jadwal pemeriksaan sesuai dengan permintaan Inspektorat.
Camat Sumbergempol, Heru Junianto, menjelaskan bahwa keterlibatan pihak kecamatan merupakan bentuk fasilitasi atas permohonan Inspektorat yang berencana melaksanakan evaluasi dan pemeriksaan di wilayahnya.
Menurutnya, pemusatan kegiatan di kantor kecamatan diharapkan dapat mempermudah koordinasi sekaligus mendukung kelancaran proses pemeriksaan terhadap pemerintah desa.
"Jadi permohonan dari Inspektorat, mereka menyurati camat untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan dan evaluasi. Kita bantu dengan menyediakan tempat, mendatangkan pemerintah desa ke kecamatan, serta menjadwalkan sesuai permintaan Inspektorat," jelas Heru, Kamis (12/11/2026).
Adapun materi pemeriksaan mencakup sejumlah dokumen administrasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan asli desa. Di antaranya pendapatan dari sewa aset desa, bagi hasil keuntungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta hasil lelang aset milik desa.
Melalui fasilitasi tersebut, pemerintah kecamatan turut mendorong agar pemerintah desa semakin memahami ketentuan dalam pencatatan dan pengelolaan pendapatan.
Terlebih, terdapat beberapa aspek administrasi yang perlu mendapatkan perhatian, termasuk pemisahan pencatatan pendapatan sewa aset desa dengan bagi hasil keuntungan BUMDes.
Heru mencontohkan, ketika BUMDes memanfaatkan aset milik desa untuk menjalankan kegiatan usaha, pembayaran atas pemanfaatan aset tersebut harus dicatat sebagai pendapatan sewa.
Sementara keuntungan yang diterima pemerintah desa dari BUMDes dicatat secara terpisah sebagai pendapatan bagi hasil.
"Selama ini masih ada yang dijadikan satu. Padahal sesuai aturan harus dipisah, mana pendapatan dari sewa aset desa dan mana yang merupakan bagi hasil keuntungan BUMDes," terangnya.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada administrasi lelang aset desa, termasuk tanah bengkok. Menurut Heru, pelaksanaan lelang tidak cukup hanya dilengkapi berita acara hasil lelang, tetapi juga harus disertai perjanjian atau kontrak antara pemerintah desa dengan pihak pemenang lelang.
Dokumen perjanjian tersebut perlu memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, larangan, hingga sanksi. Kelengkapan administrasi ini penting agar pemanfaatan aset desa memiliki dasar perjanjian yang jelas.
Ia mengakui, salah satu kendala yang masih dijumpai berkaitan dengan pencatatan dan kelengkapan dokumen administrasi. Misalnya, berita acara hasil lelang sudah tersedia, tetapi perjanjian sewa dengan pihak pemenang lelang belum dilengkapi.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, pada hari terakhir seluruh kepala desa juga dikumpulkan untuk mengikuti koordinasi bersama Inspektorat.
Forum tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan arahan, menyamakan persepsi mengenai ketentuan pengelolaan pendapatan asli desa dan aset desa, sekaligus menjadi ruang diskusi atas berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah desa.
Heru berharap, melalui kegiatan tersebut pemerintah desa di wilayah Kecamatan Sumbergempol semakin tertib dalam mengelola aset sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli desa dari pemanfaatan aset yang dimiliki.
Dengan administrasi yang lebih tertib dan pengelolaan yang sesuai ketentuan, pendapatan asli desa diharapkan dapat tercatat secara akuntabel serta memberikan hasil sesuai potensi yang dimiliki masing-masing desa. Can
Editor : Redaksi
