SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Jubir PDIP Ansy Lema, menegaskan baik Puan Maharani maupun Pramono Anung, tidak tertarik mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran.
“Mas Pramono sedang asik benahi jakarta bahkan wakafkan dirinya untuk Jakarta,”kata Ansy Lema dalam talkshow Kompas TV, Minggu.
Arsi juga tegaskan saat ini PDIP dalam posisi partai penyeimbang pemerintah.
“Yang pasti bukan dari kami, tapi pada intinya kami tidak bisa menolak apabila ada kader-kader terbaik kami itu disebut, Mbak Puan, Mas Pram (Pramono Anung), ya kami berterima kasih itu kan bentuk apresiasi terhadap kader-kader terbaik kami,” kata Guntur dalam dialog Kompas Petang KompasTV, Jumat (13/11/2026).
Kendati demikian, Guntur mengingatkan, hingga saat ini PDIP masih konsisten berada di luar pemerintahan. Sikap tersebut merupakan keputusan partai yang ditetapkan dalam kongres terakhir. “Tapi posisi PDI Perjuangan sampai saat ini hasil dari kongres yang terakhir, berada di luar pemerintahan. Kami mengemban politik penyeimbang di luar pemerintahan eksekutif,” ucapnya.
Tak punya kepentingan dalam pergantian wapres Guntur kemudian menyinggung mekanisme konstitusional yang mengatur pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan. Ia merujuk pada ketentuan perundang-undangan mengenai pengisian jabatan wakil presiden yang menyebutkan bahwa presiden mengajukan dua calon untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). “Kalau kita bicara Undang-Undang MD3 Pasal 4 di penjelasan itu kan sudah jelas juga bahwa pasangan presiden dan wakil presiden apabila ada kekosongan di situ kan yang bisa mengusulkan adalah partai pengusung,” ucapnya.
Guntur menegaskan, PDIP bukan partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Karena itu, partainya tidak memiliki kepentingan dalam proses pergantian wakil presiden, termasuk mengusulkan kadernya sendiri.
“Kepentingan kami adalah, bahwa segala kriteria segala syarat itu yang harus dipenuhi terlebih dahulu,” jelas dia. Saat ditanya mengenai kemungkinan sikap PDIP jika Presiden Prabowo Subianto mengajukan nama Puan sebagai calon wakil presiden, Guntur enggan berspekulasi.
Menurutnya, keputusan mengenai perubahan posisi politik PDIP, termasuk kemungkinan bergabung dengan pemerintahan, berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Kami tidak bisa berandai-andai karena posisi politik PDI Perjuangan masih di luar pemerintahan, dan yang bisa mengubah posisi tersebut, apakah mau bergabung atau tidak adalah Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri),” terang Guntur.
Ia kembali menegaskan, keputusan terakhir kongres PDIP masih menempatkan partainya di luar pemerintahan. “Tapi yang kita lihat pada informasi yang terakhir, kemudian keputusan partai yang terakhir melalui kongres PDI Perjuangan masih berada di luar pemerintahan,” ungkapnya. Guntur mengatakan, PDIP saat ini lebih memilih menyoroti pemenuhan ketentuan konstitusi dalam proses pengisian jabatan wakil presiden daripada memperdebatkan nama-nama kandidat. “Lebih kita fokus ke kriteria, jangan sampai konstitusi lagi diakali, syarat diakali daripada persoalan nama,” tuturnya. jk5
Editor : Redaksi