SURABAYAPAGI.com, Lamongan – DPRD Kabupaten Lamongan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam kesepakatan tersebut, penguatan ekonomi kerakyatan, percepatan pemerataan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
Kesepakatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, Senin (16/11/2026). Ketua DPRD Lamongan, Mokhammad Fredy Wahyudi, menegaskan bahwa penyusunan APBD harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara merata.
Menurut Fredy, DPRD mendorong agar alokasi anggaran tahun 2027 benar-benar diarahkan pada program-program prioritas, yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, kita harus memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penguatan ekonomi kerakyatan, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan pelayanan publik harus menjadi perhatian bersama," tegas Fredy.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, sehingga manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau desa-desa dan kawasan pinggiran Kabupaten Lamongan.
Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan bahwa kemampuan fiskal daerah yang terbatas harus disikapi dengan disiplin anggaran, serta ketepatan dalam menentukan prioritas belanja.
Dalam pemaparannya, Bupati yang akrab disapa Pak Yes tersebut menyampaikan, bahwa pendapatan daerah tahun 2027 dialokasikan sebesar Rp2,9 triliun, dengan belanja daerah sekitar Rp2,9 triliun.
Menurutnya, postur anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung tiga prioritas utama, yakni penguatan ekonomi kerakyatan, percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
"Hal ini diharapkan menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan Lamongan berlangsung secara lebih merata, produktif, dan berkelanjutan," ujar Pak Yes.
Ia menjelaskan, tema pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2027 adalah Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dasar Berkualitas dan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan.
Tema tersebut, lanjutnya, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi fondasi pemerataan kesejahteraan, pengungkit pertumbuhan ekonomi, sekaligus menopang keberlanjutan pembangunan daerah.
Selain pembahasan APBD 2027, rapat paripurna juga menyampaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Lamongan Tahun 2027 yang memuat 10 usulan rancangan peraturan daerah (Raperda).
Dari jumlah tersebut, empat merupakan usulan inisiatif DPRD dan enam lainnya merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Empat usulan inisiatif DPRD meliputi Raperda tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga pendidik, perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran, perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, serta perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Sedangkan enam usulan dari Pemkab Lamongan meliputi Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, APBD Tahun Anggaran 2028, fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2045 Kabupaten Lamongan, serta perubahan kelima atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.
Melalui kesepakatan APBD 2027 dan penyusunan Propemperda tersebut, DPRD bersama Pemkab Lamongan diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan kualitas hidup warga Lamongan.jir
Editor : Redaksi