SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kuasa hukum empat tersangka kasus dugaan korupsi kas PDTS KBS, Masbuhin, meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengusut tuntas dugaan penerimaan honorarium narasumber ke sejumlah anggota DPRD Surabaya.
“Sangat tidak adil apabila jajaran manajemen dan satu anggota bawas langsung dimintai pertanggungjawaban pidana, sementara pihak-pihak di luar perusahaan maupun oknum anggota dewan yang diduga turut menikmati dan menerima aliran dana kas KBS belum diperiksa secara terbuka dan dimintai pertanggungjawaban hukumnya,” kata Masbuhin, Minggu (22/11/2026).
Masbuhin tidak dapat memastikan siapa saja anggota dewan yang menerima aliran dana tersebut, menurutnya itu adalah ranak penyidik untuk mendalami perkara tersebut. Sementara, ia menduga dari Komisi B DPRD Surabaya.
“Diduga anggota Komisi B. Saya belum bisa memastikan seluruh anggota Komisi B atau beberapa. Tetapi dari data yang telah beredar diduga ada beberapa sih ya,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga mempertanyakan mengapa ketua dan anggota Bawas lainnya tidak diperiksa, tetapi hanya EES saja? Padahal, menurut dia, badan pengawas adalah satu kesatuan organ pengawasan yang bekerja secara kolektif.
Termasuk di antaranya terkait dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) mengenai pos anggaran bantuan hukum yang menjadi salah satu persoalan dalam perkara ini.
“Ketika sebuah kebijakan diketahui, dibahas dan disetujui dalam lingkup pengawasan, maka pertanggungjawaban hukumnya tidak patut dibebankan hanya kepada satu individu saja,” tandasnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025-2026 sebesar Rp 3,2 miliar.
Keempat tersangka tersebut adalah MN selaku Direktur Keuangan dan SDM, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES selaku Anggota Badan Pengawas, dan MM selaku advokat dari kantor Ma’ruf Syah.
“Bahwa total keseluruhan uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kurun tahun 2025 hingga tahun 2026 adalah sejumlah Rp 3.270.559.452 sebagaimana hasil perhitungan dari audit BPKP Jawa Timur,” ungkap Punia saat jumpa pers di Kejati Jatim, Kamis (19/11/2026). Sby2
Editor : Redaksi