SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Teka-teki maju tidaknya Khofifah Indar Parawansa pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018 mulai tersingkap. Presiden Joko Widodo mengaku jika Khofifah sudah mulai membicarakan hal tersebut, tapi belum mengajukan pengunduran diri sebagai Menteri Sosial (Mensos). Belum siapkah Khofifah? Ternyata, Ketum PP Muslimat NU itu masih belum tuntas membangun sinergi dengan partai-partai yang akan mengusungnya.
Ini berarti Khofifah belum ada deal, padahal belakangan ini beredar kabar sejumlah parpol akan berkoalisi mengusungnya. Diantaranya, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai NasDem dan PPP. Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/9/2017), Khofifah enggan menjawab kepastian dirinya ikut Pilgub Jatim 2018. Dia juga mengelak ketika ditanya apakah akan mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi. "Lah wong saya koordinasi dengan partai-partai yang mungkin kita saling membangun sinergi saja belum selesai," cetus Khofifah.
Dia menganggap dukungan sejumlah partai politik dan organisasi masyarakat merupakan natural. Pasalnya, Khofifah sudah pernah maju dua kali dalam pilgub Jatim. "Mereka yang men-support saya kemudian menginginkan kembali, itu kan alami sekali," ujarnya.
Khofifah hanya ingin memaksimalkan kerja di Kementerian Sosial. Apalagi, tugas kementeriannya ke depan semakin berat. Dia mencontohkan, penerima program keluarga harapan (PKH) bertambah dari 6 juta menjadi 10 juta. Penerima bantuan pangan juga bertambah dari 1,28 juta menjadi 10 juta.
"Saya sekarang, izinkan memaksimalkan dulu tugas yang dimandatkan di Kemensos gitu ya. Pada saatnya jikalau kemudian memang ada keputusan baru, ya nanti, tidak sekarang-sekarang," ucap dia.
Meski begitu, Khofifah mengklaim sudah memperoleh dukungan cukup dari parpol untuk bisa maju Pilgub nanti. "Jatim itu (dukungan) parpol minimal 20 persen atau 20 kursi kalau yang di DPRD. Kalau dihitung itu, ya cukup," katanya.
Sebelumnya, Wapres JK menyatakan Khofifah sudah melapor ke Jokowi soal niatnya maju dalam Pilgub Jatim. Jokowi pun tak membantah pernyataan JK. "Ya, baru sedikit-sedikit. Artinya harusnya resminya ada," ujar Jokowi.
Hingga kini belum ada surat resmi dari Khofifah untuk Jokowi. Tentunya, jika Jokowi mengizinkan, Khofifah harus mundur dari jabatan Menteri Sosial. Secara otomatis akan ada sedikit perombakan kabinet.
Bagaimana dengan Partai Demokrat yang memperpanjang pendaftaran bakal calon gubernur (Cacagub) dan bakal calon wakil gubernur (Bacawagub) Jatim hingga 30 September besok? Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur Renville Antonio mengatakan perpanjangan pendaftaran itu masih berjalan. Namun perpanjangan itu, menurut dia, bukan karena menunggu Khofifah untuk mendaftar di Demokrat. "Ini instruksi dari DPP, dan secara nasional untuk memperpanjang pendaftaran bakal calon kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota," terang Renville dikonfirmasi terpisah.
Saat membuka pendaftaran 12 Juli-31 Juli lalu, ada lima tokoh yang mendaftar ke DPD Partai Demokrat Jatim. Mereka adalah Saifullah Yusuf alias Gus Ipul (Wagub Jatim), Nurhayati Assegaf (anggota DPR RI dari Demokrat), Nurwiyatno (Kepala Inspektorat Pemprov Jatim), La Nyalla M Mattalitti (Ketua Kadin Jatim), dan Kombes Pol Syafiin (Pamen di Mabes Polri).
Kata Renville, berkas mereka sudah dikirim ke Majelis Tinggi Partai Demokrat. Siapa yang mendapat rekomendasi, kewenangan ada di Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin langsung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Kami hanya bertugas menerima pendaftaran, selanjutnya kita serahkan ke majelis tinggi," pungkasnya. n ifw/rko
Editor : Redaksi