SURABAYAPAGI.com, Bojonegoro - Sesuai laporan yang diterima saat rapat Bapilu Golkar Jawa Timur di Malang beberapa bulan lalu, DPD Golkar Bojonegoro hanya membawa empat nama kandidat. Bahkan, nama-nama hasil penjaringan itu tidak melalui mekanisme seperti rapat harian atau rapat pleno Golkar.
Proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati di DPD II Partai Golkar Bojonegoro disorot. Pasalnya, penjaringan tersebut tidak terbuka dan tidak sesuai mekanisme partai.
Hal ini diungkapkan Ketua Departemen Pemenangan Pemilu Jawa Timur DPP Partai Golkar, Ridwan Hisjam, Kamis (05/10) malam. Dari empat nama itu, hanya ada satu dari kader Partai Golkar, yakni Mitro'atin Ketua DPD golkar Bojonegoro. Tiga nama lainnya berasal dari non kader partai.
"Ini jelas menyalahi prosedur PO organisasi no 6 yang sudah gamblang diatur. Jangan asal-asalan memanajemen Partai Golkar. Golkar itu partai modern," ujar Ridwan Hisjam.
Pada saat proses penjaringan jelas Ridwan, semestinya dilakukan secara terbuka. Karena banyak tokoh di Bojonegoro baik itu dari kader maupun non kader yang mempunyai potensi.
"Baru dilanjutkan pada tahapan survei dan proses selanjutnya yang dilakukan oleh tim DPD I Jawa Timur dan DPP Partai Golkar," ujar Ridwan.
Ridwan Hisjam yang juga wakil ketua Fraksi Golkar DPR RI ini menegaskan, cara kerja yang dilakukan oleh DPD Golkar Bojonegoro ini bisa berdampak pada pemilu 2019 dan merusak citra partai berlambang pohon beringin.
"Partai bukan milik ketua, tapi milik banyak orang. Bukan milik satu atau dua orang. Menurut saya silahkan saja proses penjaringan diulang dan semua tokoh dijaring sesuai PO no 6. Kalau tidak ini cacat prosedur," ungkap Ridwan.
Golkar tambah Ridwan saat ini sudah berubah sebagai partai demokratis. Golkar sebagai partai terbuka dengan paradigma baru.
"Saya Mengimbau kepada pengurus DPD Partai Golkar Bojonegoro untuk meluruskan ini. Jika tidak diluruskan tidak akan selamat," tegas Ridwan. yn/det
Editor : Redaksi