SURABAYAPAGI.com, Madiun - Setelah regulasi pemerintah pusat ditetapkan terkait penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal, Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun siap mendukung program tersebut yang menjadi bagian dari penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
"Kota Madiun siap mendukung program penerapan NIK sebagai identitas tunggal," ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Madiun Agus Triono, Minggu (13/09/2026).
Baca juga: Diimbau Tak Panik, Pemkot Madiun Pastikan Stok dan Distribusi LPG 3 Kg Aman
Penerapan tersebut nantinya diharapkan memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus berulang kali menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), yang dapat terintegrasi melalui identitas tunggal tersebut antara lain kepesertaan BPJS, pendidikan, perbankan, serta berbagai layanan publik lainnya yang membutuhkan data identitas masyarakat.
Baca juga: Menteri Haji Ungkap Kendala Biaya Haji 2027, Tarif Penerbangan Saudia Airlines Masih Lebih Mahal
Agus mengatakan Dinas Dukcapil Kota Madiun masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat untuk menindaklanjuti penerapan kebijakan tersebut di daerah. Namun, penguatan data kependudukan diperlukan karena masih ditemukan perbedaan data antara Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, hasil sensus, dan sumber data lainnya.
"Kita menunggu regulasi dari pusat. Apa pun yang disampaikan oleh pusat kita ikuti. Pemkot juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan Tim Komisi II DPR RI yang digelar secara daring," katanya.
Baca juga: 2.500 Personel Disiagakan dalam Operasi Aman Mataraman Semeru 2026 di Madiun Kota
Menurutnya, kualitas data kependudukan menjadi salah satu unsur penting dalam penerapan NIK sebagai identitas tunggal karena data tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai layanan yang terintegrasi. Dengan penguatan dan pemutakhiran data tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik sekaligus memperkuat keamanan dan akurasi data. md-03/dsy
Editor : Redaksi