SURABAYAPAGI.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyoroti persoalan yang ada pada kepala daerah. Pertama yakni soal kurangnya kepala daerah memahami desain perkotaan dan minimnya kepekaan terhadap kondisi di lapangan.
Ia menjelaskan salah satunya terkait transportasi di berbagai daerah yang belum tersedia dengan baik. Bima meyakini kondisi penyediaan transportasi yang belum memadai itu terjadi karena banyak kepala daerah yang tak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat dalam menggunakan transportasi umum.
Baca juga: Hai! Gubernur Jangan Berorientasi Pada Fasilitas
Di mana ketika warga yang melakukan mobilitas menggunakan transportasi umum, harus berdesak-desakan.
“Seringkali kepala daerah itu, permasalahan utamanya, kurang pemahaman yang baik tentang urban design, dan yang kedua, nggak punya sense tentang apa yang terjadi di lapangan. Karena itu, saya setiap kunjungan ke daerah, saya menyempatkan diri untuk naik transport publik di Medan, bersama Pak Wali Kota Medan, misalnya,” ujar Bima Sugiarto dalam acara Urban Climate Forum 2026 di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
“Tetapi, sangat banyak kepala daerah, yang saya nggak yakin pernah naik angkot, pernah naik bus, pernah naik kereta. Nggak yakin saya,” sambungnya.
Baca juga: Kemendagri Beri Tip Kepala Daerah tak Punya Latar Belakang Pemerintahan
Menurut Bima, pengalaman menggunakan transportasi publik secara langsung penting bagi kepala daerah untuk dapat merasakan apa yang dialami masyarakat. Dengan begitu, persoalan transportasi yang ada bisa langsung dibenahi oleh pemerintah daerah agar sistem transportasi tersebut nyaman dan terintegrasi.
“Jadi bagaimana sense itu bisa ada, bahwa rakyat membutuhkan? Pernah nggak merasakan berdesakan, seperti digencet di kaleng sarden, seperti cendol, gitu ya. Kadang pergi, maka akan merasakan betapa dahaga warga atas urban mobility itu begitu mendesak,” ujarnya.
Baca juga: Legislator: Transportasi Publik Hambat Kedatangan Wisatawan
Bima menilai urban mobility tidak bisa hanya dipandang sebagai penyediaan transportasi pada ujungnya saja. Melainkan mobilitas perkotaan harus menjadi bagian dari perencanaan kota secara menyeluruh.
“Kami mengapresiasi beberapa daerah, agak maju, untuk membangun integrasi tadi, dengan sistem subsidi. Tapi kami mendorong, agar semua kepala fokus pada urban mobility itu ini, tidak saja dalam konteks peninggian di ujung, tapi mulai dari perencanaan di awal, sehingga semua terintegrasi. erc, jk
Editor : Redaksi