SURABAYAPAGI : Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan Kemendagri menurunkan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk memantau aktivitas Gubernur Kaltim. Termasuk, komunikasi yang dilakukan oleh tim Ditjen Otonomi Daerah (Otda) untuk mengingatkan Gubernur soal efisiensi anggaran.
"Ya Kaltim ini Pak, Pak, Kaltim ini sedang kita, sedang kita dampingi secara khusus. Karena banyak aduan dan juga kita mencermati opini yang ada di publik begitu ya," kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
Bima mengatakan Kemendagri menurunkan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk memantau aktivitas Gubernur Kaltim. Termasuk, komunikasi yang dilakukan oleh tim Ditjen Otonomi Daerah (Otda) untuk mengingatkan Gubernur soal efisiensi anggaran.
"Ya intinya, semangat efisiensi itu harus terus dipegang. Dan pemimpin itu, ya kan harus yang paling, yang paling terakhir senang itu pemimpin. Yang paling terakhir enak itu pemimpin," tutur Bima Arya.
"Pemimpin itu bukan berorientasi pada fasilitas. Pemimpin itu pada karya dan kinerja. Ya kita berharap ada semangat itu yang harus disadari oleh kepala daerah termasuk oleh Pak Gubernur," imbuh dia.
Perhatikan Alokasi Anggaran
Bima memastikan Kemendagri terus memberikan pandangan kepada Rudy agar memperhatikan alokasi anggaran. Dia mengatakan Kemendagri meminta agar Rudy memilah kembali hal-hal yang dibutuhkan dan sesuai arahan efisiensi.
"Kami meminta Pak Gubernur untuk betul-betul mempertimbangkan kembali, mengkaji kembali ya. Semua kan bisa disesuaikan. Ya kalau tidak prioritas ya batalkan saja. Ya kalau tidak dirasakan oleh warga, ya di apa di, tidak usah dilanjutkan lagi, begitu," ucapnya.
Bima menjelaskan Kemendagri telah mengingatkan agar Rudy lebih berhati-hati terkait penggunaan anggaran. Dia mengatakan Kaltim termasuk yang daerah yang banyak diberi catatan terkait anggaran.
"Kita terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD. Agar dialokasikan sesuai dengan semangat efisiensi. Gitu, ya. Jadi ya Kaltim ini banyak catatan dari kami. Setiap perkembangan pasti kita sikapi," ujarnya.
Respons atas Kritik Masyarakat
Kemendagri menyoroti penggunaan APBD dan meminta anggaran renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar dibatalkan jika tidak menjadi prioritas. Langkah ini diambil sebagai respons atas kritik masyarakat dan untuk menjaga kepercayaan publik. Langkah evaluasi menyeluruh ini bertujuan agar pengelolaan anggaran kedepannya lebih akuntabel. n jk, erc, rmc
Editor : Redaksi
