Dishub DKI Survei Kebiasaan Parkir Warga di Setiap

Kebiasaan Parkir Warga Survei Baru Dishub DKI

Kamis, 14 Sep 2017 18:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta -Pemprov DKI saat ini sedang melakukan survei untuk mengetahui pola kebiasaan parkir warga di setiap kecamatan di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta akan segera melakukan penindakan terhadap kendaraan warga yang tidak diparkir semestinya. "Kami sekarang sedang melakukan survei dan identifikasi terhadap semua kantong parkir di warga. Jadi teman-teman di kecamatan dalam dua minggu ini sedang menginventarisasi dan melakukan potret langsung terhadap kantong-kantong ini," kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, saat dikonfirmasi, Kamis (14/9/2017). Sigit mengatakan survei dilakukan untuk mengetahui kantong-kantong parkir yang ada di setiap kecamatan. Survei dilakukan di semua wilayah kecuali Kepulauan Seribu. "Kita survei siapa pemilik tempat, pengelolaan, berapa kendaraan, penggunaan kapan, malam hari atau kapan. Kita survei seluruh kecamatan yang ada di DKI. Kecuali Kepulauan Seribu, ini sampai dua minggu ke depan," tuturnya. Sigit mengatakan Dishub DKI telah berkomunikasi dengan Polda Metro Jaya terkait aturan di Perda nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi yang mensyaratkan garasi dalam pengajuan STNK. Dia mengatakan saat ini sedang menyiapkan detail dan teknis terkait aturan tersebut. "Makanya komunikasi sudah hal-hal teknis sedang disiapkan. Hal teknis detail sedang disiapkan. STNK baru kan ada di kepolisian dan sedang kita siapkan detail dan teknisnya," paparnya. Sigit menjelaskan saat ini pihaknya tengah merumuskan draf Pergub untuk mendukung kebijakan tersebut. Pergub dibutuhkan untuk mengatur hal-hal detail dalam Perda termasuk kemungkinan pidana bagi warga yang memalsukan surat keterangan untuk memperoleh STNK. "Ya nanti di Pergub-nya terkait sanksi memalsukan data. Kalau memberikan keterangan palsu terhadap dokumen otentik kan bisa pasal penipuan. Pidananya ada," terangnya. Sigit tidak ingin memberikan solusi bagi warga yang ingin memiliki mobil meski tidak memiliki garasi. Dia menegaskan kebijakan persyaratan garasi adalah untuk mendorong warga menggunakan transportasi umum. "Sebetulnya kebijakan yang dibuat itu kita tidak bisa melarang orang untuk membeli kendaraan baru. Tujuan kita adalah bagaimana untuk ke transportasi publiknya. Karena 2019 targetnya 40 persen harus menggunakan transportasi publik," pungkasnya.(Mei)

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Ngawi Astronomy Club Pilih Pantau Hilal Ramadhan 1447 Hijriah di Bukit Kerek Indah

Rabu, 18 Feb 2026 10:39 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ngawi - Dalam rangka penentuan 1 Ramadhan 1447 Hijriah/2026, Ngawi Astronomy Club telah menentukan Bukit Kerek Indah (BKI) di Desa Kerek,…

Sedekah Bumi, Pemdes Pilang Gelar Pengajian Umum di Masjid Baitul Mutaqiin

Rabu, 18 Feb 2026 10:06 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Tradisi ruwah desa atau sedekah bumi yang ada sejak nenek moyang masih terus dijaga dan dilestarikan kebudayaannya. Penilaian…

GAPEKNAS Gresik Aktif Kembali, Pengurus Baru Siap Perkuat Kontraktor Lokal

Rabu, 18 Feb 2026 10:04 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik - Organisasi kontraktor Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional (GAPEKNAS) Gresik kembali menunjukkan eksistensinya setelah lama vakum…

Tahun 2026 Baznas Jatim Sudah Peroleh Rp47 Miliar Zakat, Target Rp52 Miliar Optimis Tercapai

Rabu, 18 Feb 2026 09:11 WIB

SURABAYA, SURABAYAPAGI.COM – Memasuki pertengahan Februari 2026, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur mencatat realisasi penghimpunan zakat s…

Jaga Stabilitas Pangan Jelang Ramadhan, Pemkot Mojokerto Optimalkan Pracangan TPID dan KKMP

Selasa, 17 Feb 2026 19:13 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Pemerintah Kota Mojokerto menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Sabha Mandala Madya Balai…

Serangan Balik Politik Lokal? Kuasa Hukum Subandi Resmi Laporkan Rahmat Muhajirin ke Polda Jatim

Selasa, 17 Feb 2026 19:11 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo – Eskalasi konflik hukum di lingkaran elite Kabupaten Sidoarjo memasuki babak baru. Tim kuasa hukum Bupati Sidoarjo Subandi resmi m…