Dishub DKI Survei Kebiasaan Parkir Warga di Setiap

Kebiasaan Parkir Warga Survei Baru Dishub DKI

Kamis, 14 Sep 2017 18:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta -Pemprov DKI saat ini sedang melakukan survei untuk mengetahui pola kebiasaan parkir warga di setiap kecamatan di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta akan segera melakukan penindakan terhadap kendaraan warga yang tidak diparkir semestinya. "Kami sekarang sedang melakukan survei dan identifikasi terhadap semua kantong parkir di warga. Jadi teman-teman di kecamatan dalam dua minggu ini sedang menginventarisasi dan melakukan potret langsung terhadap kantong-kantong ini," kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, saat dikonfirmasi, Kamis (14/9/2017). Sigit mengatakan survei dilakukan untuk mengetahui kantong-kantong parkir yang ada di setiap kecamatan. Survei dilakukan di semua wilayah kecuali Kepulauan Seribu. "Kita survei siapa pemilik tempat, pengelolaan, berapa kendaraan, penggunaan kapan, malam hari atau kapan. Kita survei seluruh kecamatan yang ada di DKI. Kecuali Kepulauan Seribu, ini sampai dua minggu ke depan," tuturnya. Sigit mengatakan Dishub DKI telah berkomunikasi dengan Polda Metro Jaya terkait aturan di Perda nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi yang mensyaratkan garasi dalam pengajuan STNK. Dia mengatakan saat ini sedang menyiapkan detail dan teknis terkait aturan tersebut. "Makanya komunikasi sudah hal-hal teknis sedang disiapkan. Hal teknis detail sedang disiapkan. STNK baru kan ada di kepolisian dan sedang kita siapkan detail dan teknisnya," paparnya. Sigit menjelaskan saat ini pihaknya tengah merumuskan draf Pergub untuk mendukung kebijakan tersebut. Pergub dibutuhkan untuk mengatur hal-hal detail dalam Perda termasuk kemungkinan pidana bagi warga yang memalsukan surat keterangan untuk memperoleh STNK. "Ya nanti di Pergub-nya terkait sanksi memalsukan data. Kalau memberikan keterangan palsu terhadap dokumen otentik kan bisa pasal penipuan. Pidananya ada," terangnya. Sigit tidak ingin memberikan solusi bagi warga yang ingin memiliki mobil meski tidak memiliki garasi. Dia menegaskan kebijakan persyaratan garasi adalah untuk mendorong warga menggunakan transportasi umum. "Sebetulnya kebijakan yang dibuat itu kita tidak bisa melarang orang untuk membeli kendaraan baru. Tujuan kita adalah bagaimana untuk ke transportasi publiknya. Karena 2019 targetnya 40 persen harus menggunakan transportasi publik," pungkasnya.(Mei)

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

HUT ke-53 PDI Perjuangan, Deni Wicaksono Tegaskan Satyam Eva Jayate Jadi Jangkar Kebenaran Partai

Sabtu, 10 Jan 2026 11:46 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan menjadi momentum konsolidasi ideologis dan penguatan kerja kerakyatan di tengah…

Dorong Sportainment Pelajar, Tri Hadir di Yamaha Fazzio Liga Tendang Bola 2026

Jumat, 09 Jan 2026 20:11 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand Tri turut ambil bagian dalam ajang Liga Tendang Bola (LTB) 2026, sebuah l…

Legislator Golkar, Masih Kritik MBG

Jumat, 09 Jan 2026 19:09 WIB

Peristiwa Pemilihan Lokasi Dapur SPPG di Samping Peternakan Babi di Sragen, Resahkan Masyarakat SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Lagi, Wakil Ketua Komisi IX …

Biaya Armuzna Haji Tahun Ini Dihemat Rp180 Miliar

Jumat, 09 Jan 2026 19:07 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyampaikan adanya penghematan signifikan dalam anggaran penyelenggaraan ibadah haji 2026.…

Yaqut Cholil Qoumas, Anak Ulama Terkemuka, Tersangka Korupsi

Jumat, 09 Jan 2026 19:05 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dia diduga terlibat kasus dugaan korupsi…

PP Muhammadiyah dan PBNU Campuri Laporan ke Komika