MPR Himbau Mubaligh Bantu Berantas Korupsi

Selasa, 26 Sep 2017 22:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Menurut Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, pemimpin terbaik adalah pemimpin yang amanah, berintegritas tinggi, dan sungguh-sungguh melakukan perubahan untuk kemajuan masyarakat. Zulkifli Hasan mengajak para ulama dan mubaligh berkontribusi pada upaya pemberantasan korupsi dengan menolak praktik politik uang dan memilih pemimpin terbaik berdasarkan penilaian rasional. "Pada pilkada serentak maupun pemilu, hendaknya rakyat memilih kepala daerah dan anggota parlemen berdasarkan penilaian rasional," kata Zulkifli Hasan dalam pidatonya pada acara "Orasi Kebangsaan dan Pelantikan DPP Badan Koordinasi Mubaligh dan Ulama Seluruh Indonesia (Bakomubin), di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, (26/9). Hadir pada acara tersebut, Ketua Dewan Pengarah Bakomubin KH Anwar Sanusi, Ketua Umum Bakomubin Deddy Ismatullah, serta ratusan kyai dan ulama dari seluruh Indonesia. Zulkifli menegaskan, MPR RI siap bersinergi dengan mubaligh dan ulama guna mewujudkan Indonesia yang demokratis, bersih dari korupsi, dan berkeadilan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan, betapa pentingnya peran mubaligh dan ulama di masyarakat, sebagai sosok yang tidak berhenti ceramah. "Karena itu, mubaligh dan ulama perlu diberikan pemahaman mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," katanya. Zulkifli menegaskan, mubaligh dan ulama dekat dengan masyarakat, dan jika mereka paham materi Empat Pilar maka diharapkan dapat turut menyebarkan luaskan nilai-nilai luhur kebangsaan. Pada kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan juga mengingatkan, bahwa proses demokrasi melalui pilkada serentak menjadi salah satu problem bangsa Indonesia karena adanya calon-calon yang menggunakan uang. "Calon kepala daerah yang menggunakan politik uang, maka setelah terpilih akan memanfaatkan jabatannya untuk mencari uang, untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan," katanya. Kalau kepala daerah menggunakan uang saat pilkada, kata dia, sehingga dampaknya saat ini ada kepala daerah yang tertangkap tangan melakukan praktik korupsi atau operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. yn

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Heboh! Polemik Aturan Nisan 'Dicoret Tanda Silang Merah' di TPU Kludan Sidoarjo

Jumat, 13 Mar 2026 12:51 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Baru-baru ini warga di sekitaran Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo dihebohkan…

Mendekati Hari Lebaran 2026, Pemkab Kediri Ajak Ratusan Anak Yatim Belanja Baju Baru

Jumat, 13 Mar 2026 12:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Kediri - Mendekati momen Hari Lebaran Idul Fitri 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, mengajak ratusan anak yatim di kabupaten itu…

Pemkab Ngawi Gencarkan Tera Ulang di SPBU, Demi Jmin dan Lindungi Hak Konsumen Jelang Mudik Lebaran

Jumat, 13 Mar 2026 12:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ngawi - Menjelang arus mudik Lebaran 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi, Jawa Timur, gencar melakukan tera ulang di stasiun pengisian…

Disnaker Kota Madiun Ingatkan Aturan Bayar THR Paling Lambat H-7 Sebelum Idul Fitri

Jumat, 13 Mar 2026 11:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, yang tertuang dalam Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan…

Luncurkan Program SSN, Pemkab Pacitan Integrasikan Pembelajaran Madrasah Diniyah

Jumat, 13 Mar 2026 11:28 WIB

SURABAYAPAGI.com, Pacitan - Dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan di sekolah formal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan, Jawa Timur, meluncurkan…

Musim Angkutan Lebaran 2026, Dinkes Kota Madiun Gelar Cek Kesehatan Sopir dan Kru Bus

Jumat, 13 Mar 2026 11:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes-PPKB) setempat…