Potensi Konflik Pilkada 2018 dan Solusinya

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Tak bisa dipungkiri, setiap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan selalu muncul potensi konflik. Entah itu berskala besar atau kecil. Begitu juga dengan Pilkada Serentak 2018 yang digelar berdekatan Pemilu 2019. Jika dipetakan ada sembilan potensi masalah. Namun solusinya juga ada. Apa itu? ------------ Masalah pertama, kurangnya sosialisasi aturan oleh KPU dan Bawaslu. Peserta maupun penyelenggara banyak yang kurang paham. Solusinya adalah dengan sosialisasi yang masif serta perlu juga didorong pengeluaran surat edaran. Setiap persoalan bikin surat edaran. Semakin banyak surat edaran semakin baik, supaya tidak multitafsir. Kedua, pemicu yang biasanya terjadi adalah incumbent. Komisi II DPR selalu curiga dengan praktik incumbent untuk memenangkan dirinya sendiri. Maka itu, pasal ihwal incumbent diperketat. Solusinya, memang khususnya sosialisasi Pasal 71 dan penjelasannya harus masif juga. Potensi konflik dan pasal 71 itu berpotensi multitafsir dan digunakan lawan-lawan incumbent. Ketiga, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memenangkan kepala daerah. Masih kurangnya dan belum tegasnya sanksi bagi oknum. Apa yang biasa terjadi adalah oknum Kadin yang dikenai rekomendasi turun jabatan, malah tetap jabatannya saat kepala daerah yang didukung kembali terpilih. Solusinya ada MoU antara Bawaslu, KPU, Kemendagri, Kemenpan, BKN dimana keputusan Bawaslu harus dieksekusi. Kalau enggak, enggak ada pengaruhnya. Begitu juga keterlibatan di tubuh Polri dan TNI. Pada 2015, di Kepulauan Riau, incumbent didukung oknum TNI, sementara lawannya didukung oknum Polri. Keduanya sama-sama menurunkan intel ke desa-desa untuk mempengaruhi pemilih. Di 2018 pun, sudah terlihat potensi ini di Kalimantan Timur. Kapolda mau jadi kandidat. Ada proses ketakutan oleh calon lain kasus diangkat dan lain-lain. Dua masalah berikutnya adalah politik uang dan rekapitulasi suara yang sarat dicurangi. Lukman setuju dengan tindakan KPU yang melakukan razia dalam masa tenang dan hari pemilihan. Hal itu perlu dilanjutkan dengan melakukan MoU antara Kepolisian, TNI, Kejagung, KPU dengan menciptakan operasi yang disebutnya sebagai operasi demokrasi. Kemudian, masalah suara. Kami ingin ada penggabungan sistem manual dan digital dalam metode pengawasan. Selama ini metode foto tidak ada payung hukum yang kuat. Dua masalah berikutnya cukup mirip, penyelenggara yang berpihak. Lukman menyarankan Bawaslu dan KPU berlaku profesional. Apalagi dengan Bawaslu yang memiliki kewenangan sangat besar dalam pilkada serentak 2018. Kedelapan adalah potensi konflik yang dihasilkan dari dampak kampanye. Dengan kampanye hitam misalnya seperti pilkada DKI Jakarta lalu dengan masalah pengecapan penista agama. Terakhir, adalah kekhawatiran atas munculnya calon tunggal. Peluang calon tunggal itu ada, kalau parpol bertemu kandidat yang kuat modalnya ini berbahaya sementara dia tidak disenangi masyarakat. (*)
Tag :

Berita Terbaru

Tak Ingin Tersisih, Pemkab Madiun Dorong Investor Gandeng Pelaku UMKM 

Tak Ingin Tersisih, Pemkab Madiun Dorong Investor Gandeng Pelaku UMKM 

Kamis, 19 Nov 2026 22:16 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 22:16 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.com, Madiun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun tidak ingin kehadiran investor dan perusahaan besar justru membuat pelaku Usaha mikro, kecil, …

Warga Babatan Wiyung Minta SMA Negeri, Mas Cahyo Dorong Sinergi Pemprov dan Pemkot

Warga Babatan Wiyung Minta SMA Negeri, Mas Cahyo Dorong Sinergi Pemprov dan Pemkot

Kamis, 19 Nov 2026 19:22 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 19:22 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA — Kebutuhan sekolah menengah atas (SMA) negeri di wilayah Wiyung menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga RW 1 Kelurahan B…

Bank Jatim Perkuat UMKM, Buka Peluang Pasar Melalui Misi Dagang dan Investasi Pemprov Jawa Timur

Bank Jatim Perkuat UMKM, Buka Peluang Pasar Melalui Misi Dagang dan Investasi Pemprov Jawa Timur

Kamis, 19 Nov 2026 16:48 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 16:48 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pelaku usaha mikro, kecil,…

Harkannas Jatim 2026, Surabaya Berhasil Promosikan Wisata Bahari Berbasis Kelautan dan Perikanan

Harkannas Jatim 2026, Surabaya Berhasil Promosikan Wisata Bahari Berbasis Kelautan dan Perikanan

Kamis, 19 Nov 2026 15:23 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 15:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dalam rangka peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) Jawa Timur 2026, Kota Surabaya berhasil memboyong dua penghargaan sekaligus…

Perkuat Pasokan Pangan, Pemkot Surabaya Raih Dua Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik di Jatim

Perkuat Pasokan Pangan, Pemkot Surabaya Raih Dua Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik di Jatim

Kamis, 19 Nov 2026 14:53 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 14:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih dua penghargaan sekaligus dalam pengendalian inflasi tingkat Jawa Timur (Jatim). Capaian…

Pemkot Malang Dorong Masyarakat Produktif dan Bijak Manfaatkan Teknologi AI

Pemkot Malang Dorong Masyarakat Produktif dan Bijak Manfaatkan Teknologi AI

Kamis, 19 Nov 2026 14:44 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 14:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Teknologi…