Kebijakan Baru, Hari Sabtu Kantor Kecamatan Tetap Buka

Jumat, 17 Nov 2017 13:20 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pola pengaduan masarakat yang baru. Mulai Sabtu (18/11/2017) besok, tiap Sabtu masyarakat bisa mengadukan permasalahan mereka ke kantor kecamatan setempat mulai pukul 08.00 WIB. "Kemarin sepakat, di kecamatan itu setiap hari Sabtu menerima pengaduan masyarakat, dimulai besok," ujar Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan DKI Jakarta Bambang Sugiyono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (17/11/2017). Pengaduan masyarakat akan dilakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai 10.00 WIB. PNS DKI yang bertugas di kecamatan dan kelurahan setempat akan menindaklanjuti laporan masyarakat pada hari Minggu. Misalnya ada aduan soal genangan, petugas akan mengecek langsung ke lapangan. Setelah itu, semua aduan masyarakat akan dilaporkan pada hari Selasa saat rapat mingguan di wali kota. "Hari Senin pada saat rapat pimpinan bisa dilaporkan kalau seandainya laporannya tidak selesai," kata Bambang. Bambang mengatakan, pola pengaduan itu akan terus dievaluasi. Misalnya, apakah waktu pengaduan harus dilakukan pada Sabtu atau bisa di hari lain. Evaluasi juga dilakukan berkaitan dengan jam pengaduan. "Kami akan ikuti animo masyarakat saja. Kalau warga maunya malam ya kami malam hari," kata dia. Selama ini, sesi pengaduan masyarakat dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta setiap pagi. Ada PNS DKI yang berjaga di Balai Kota untuk menampung aduan warga. Di Balai Kota, warga juga bisa mengadu langsung ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Tradisi itu sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama. Anies sempat mengatakan ingin membuat pola pengaduan yang lebih efektif agar warga tidak perlu jauh-jauh ke Balai Kota. lx/kmp

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

‎Rochim Sebut Maidi Perintah Lisan Garap Proyek CSR TPA Winongo ‎

Sabtu, 20 Jun 2026 20:53 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Terdakwa kasus dugaan korupsi CSR TPA Winongo, Rochim Ruhdiyanto, mengaku mendapat perintah lisan dari Wali Kota Madiun nonaktif Mai…

Pemkab Madiun Bersama Komisi IX DPR RI Sosialisasikan Alkes dan PKRT ke Masyarakat

Sabtu, 20 Jun 2026 19:54 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Upaya menekan lonjakan kasus penyakit tidak menular (PTM) yang terus membebani pembiayaan kesehatan menjadi perhatian serius. Untuk i…

Lampu Lalin Mati, Perempatan Mayjend Panjaitan Semrawut Tanpa Pengaturan

Sabtu, 20 Jun 2026 16:55 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Arus lalu lintas di perempatan Jl. Mayjend Panjaitan Kota Madiun tampak semrawut setelah lampu lalu lintas di lokasi tersebut padam …

‎Maidi Disebut Penentu Nilai CSR, Saksi Sidang Ungkap Permintaan Rp 600 Juta Demi Perizinan Lancar

Sabtu, 20 Jun 2026 15:08 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Fakta baru kembali terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemerasan berkedok tanggung jawab sosial perusahaan (TS…

Saksi Sidang Korupsi Madiun Ungkap Maidi Peras Pengusaha Bayar CSR 1,1 Miliar

Sabtu, 20 Jun 2026 14:04 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Pengusaha pengembang perumahan Citra Puri Majapahit 3 dan Citra Puri Pajajaran Joko Wijayanto mengungkapkan peran Wali Kota Madiun n…

Ali Mufthi Tekankan Keteladanan KH Sholeh Nahrawi untuk Mencetak Santri Berilmu dan Bermoral

Sabtu, 20 Jun 2026 13:53 WIB

SurabayaPagi, Probolinggo – Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, mengajak generasi muda, khususnya kalangan santri, untuk m…