Ombudsman Membantah Pernyataan Lulung

Kamis, 23 Nov 2017 14:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Menjawab bantahan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung yang menyebut bahwa tidak ada preman di Tanah Abang. Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala akan membeberkan sejumlah bukti dan informasi bahwa preman di Tanah Abang benar-benar ada. "Gara-gara kemarin Lulung bilang Ombudsman apa lah, tidak ada oknum lah, maka besok kami akan buka sedikit bahwa ada yang namanya preman," ujar Adrianus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (23/11/2017). Pembuktian tersebut rencananya akan dilakukan di kantor Ombudsman RI pada Jumat (24/11/2017). Adrianus mengatakan, pihaknya akan menampilkan foto dan video terkait pemerasan dan pungli oleh preman dan oknum Satpol PP. "Jangan kami yang dituding memberi keterangan salah," kata Adrianus. Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum anggota satpol PP. Pungli itu disebut diserahkan dari preman kepada oknum anggota satpol PP. Namun, Lulung menegaskan, tidak ada preman di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurut dia, kasus kriminal seperti perampokan dan pencopetan tidak banyak terjadi di Tanah Abang. Hal tersebut membuktikan tidak adanya premanisme di Tanah Abang. "Kalau pencopetan satu atau dua, di (Pasar) Senen juga ada, tetapi yang sifatnya massal saya yakin enggak ada," ujar Lulung. Lulung pun menantang Ombudsman untuk melakukan investigasi perihal pungli oleh preman dan oknum Satpol PP. Menurut dia, biasanya yang disebut preman justru kepala kelompok pedagang di sana yang mengurus kebutuhan pedagang.nIa menilai, orang tersebut tidak masuk dalam kategori preman. "Pedagang punya kewajiban tertib enggak? Punya dong. Harus ada kepalanya enggak? Harus dong, kepala kelompok pedagang namanya. Punya kewajiban bersih enggak? Punya dong. Siapa petugasnya? Pedagang? Enggak bakal," kata Lulung. Ucapan Lulung berbeda dengan pernyataan Camat Tanah Abang Dedi Arif Darsono. Bahkan, mereka terdiri dari beberapa kubu. Hal itu ia ketahui berdasarkan pendataan pedagang kaki lima (PKL) Pasar Tanah Abang yang rutin dilakukan. "Kami data para PKL. Kami tanya, kok, bisa jualan di sini. Mereka jawab si ini si itu (preman) yang ngizinin, jadi banyak (preman di Tanah Abang)," kata Dedi. lx/kmp

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Lewat Cak Klepon, Urus Akta Kelahiran dan Kematian di Pabean Cantian Cukup Lewat Handphone

Minggu, 21 Jun 2026 10:24 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berkomitmen mendekatkan dan meningkatkan kualitas layanan Administrasi Kependudukan…

‎Rochim Sebut Maidi Perintah Lisan Garap Proyek CSR TPA Winongo ‎

Sabtu, 20 Jun 2026 20:53 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Terdakwa kasus dugaan korupsi CSR TPA Winongo, Rochim Ruhdiyanto, mengaku mendapat perintah lisan dari Wali Kota Madiun nonaktif Mai…

Pemkab Madiun Bersama Komisi IX DPR RI Sosialisasikan Alkes dan PKRT ke Masyarakat

Sabtu, 20 Jun 2026 19:54 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Upaya menekan lonjakan kasus penyakit tidak menular (PTM) yang terus membebani pembiayaan kesehatan menjadi perhatian serius. Untuk i…

Lampu Lalin Mati, Perempatan Mayjend Panjaitan Semrawut Tanpa Pengaturan

Sabtu, 20 Jun 2026 16:55 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Arus lalu lintas di perempatan Jl. Mayjend Panjaitan Kota Madiun tampak semrawut setelah lampu lalu lintas di lokasi tersebut padam …

‎Maidi Disebut Penentu Nilai CSR, Saksi Sidang Ungkap Permintaan Rp 600 Juta Demi Perizinan Lancar

Sabtu, 20 Jun 2026 15:08 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Fakta baru kembali terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemerasan berkedok tanggung jawab sosial perusahaan (TS…

Saksi Sidang Korupsi Madiun Ungkap Maidi Peras Pengusaha Bayar CSR 1,1 Miliar

Sabtu, 20 Jun 2026 14:04 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Pengusaha pengembang perumahan Citra Puri Majapahit 3 dan Citra Puri Pajajaran Joko Wijayanto mengungkapkan peran Wali Kota Madiun n…