Saudi Dianggap Restui Trump Jadikan Yerusalem Ibu Kota Israel

Jumat, 08 Des 2017 02:20 WIB

Laporan dilansir middleeastmonitor, sebagai solusinya Saudi dilaporkan menawarkan Abu Dis sebagai ibu kota masa depan Palestina, bukan Yerusalem Timur yang sudah lama didambakan rakyat negara tersebut. YERUSALEM, Ahmed Mustofa. Arab Saudi disebut-sebut sudah jauh harus mendukung Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump jika menjadikan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Kini, Trump secara resmi mengakui Yerusalem menjadi ibu kota negara Yahudi tersebut. Laporan itu memicu kemarahan dari para aktivis dengan mengampanyekan hashtag baru ”Jerusalem adalah ibukota kami”. Laporan media Timur Tengah itu sejatinya juga merujuk laporan The New York Times pada hari Minggu lalu. Media yang berbasis di AS tersebut melaporkan bahwa Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman membuat proposal tersebut saat kunjungan Presiden Palestina Mahmoud Abbas ke Riyadh bulan lalu. Menurut usulan tersebut, orang-orang Palestina akan mendapatkan sebuah negara yang tidak bersebelahan di Tepi Barat dan Jalur Gaza di mana mereka hanya memiliki kedaulatan parsial. Sedangkan mayoritas permukiman Israel di Tepi Barat akan tetap ada. Proposal tersebut tidak memberikan pengungsi Palestina dan keturunan mereka yang tinggal di negara lain hak untuk kembali ke Israel. Menurut surat kabar tersebut, Arab Saudi memberi waktu dua bulan kepada Abbas untuk menanggapi tawaran tersebut. Abu Dis adalah kota Palestina di dekat Yerusalem Timur yang diduduki Israel. Menurut Kesepakatan Oslo, kota itu diklasifikasikan sebagai Area B yang dikelola oleh Israel dan Otoritas Palestina. Media lainnya, Al Araby, melaporkan bahwa rencana itu sebenarnya digagas oleh AS. Sebagai tindak lanjutnya, pada Agustus lalu, Trump mengirim delegasi AS ke Timur Tengah dipimpin penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner, yang juga menantu sang Presiden. Para pejabat Palestina dilaporkan marah dengan usulan yang dibicarakan tim pimpinan suami Ivanka Trump itu. Pihak Palestina bahkan dilaporkan menyebut tim Kushner sebagai penasihat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kemudian, pada Oktober lalu, Kushner melakukan kunjungan rahasia ke Arab Saudi sebelum pergi ke Israel untuk membahas proses perdamaian Israel-Palestina. Berselang sebulan, Presiden Abbas berkunjung ke Ryadh untuk menemui Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dan Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman. Gedung Putih menyangkal laporan yang menyebut AS sebagai penggagas ide proposal itu. Arab Saudi pun membantah tuduhan tersebut. Ryadh menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk mewujudkan sebuah permukiman berdasarkan inisiatif Perdamaian Arab 2002, yang mencakup sebuah negara Palestina sesuai peta perbatasan 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina. 02

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan. …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara…

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Salah satu poin masukan KPK yaitu adanya pembatasan ketua umum partai politik menjadi dua periode. Usulan dalam kajian itu muncul karena…