Mengawal Etika Politik di Era Digital

Senin, 11 Des 2017 23:18 WIB

Tahun 2018 segera tiba. Ini berarti masyarakat Jawa Timur harus bersiap-siap menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar di 18 kota/kabupaten. Termasuk Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Nah, belakangan ini marak peristiwa politik yang kerap diiringi serangan-serangan hoax melalui media sosial. Ini hanya salah satu contoh fenomena, bahwa kita perlu memikirkan masalah etika politik di era digital. ----------- Hari demi hari, kita disuguhkan banyak berita melalui berbagai media online dan offline. Satu dari sekian berita yang selalu ramai dibincangkan yakni terkait politik. Politik hampir selalu menyita perhatian semua pihak. Artis yang biasanya ngomong soal seni, kini juga mulai terbiasa bicara politik. Bahkan, tokoh agama di tanah air juga tidak ketinggalan membahas politik terkini di negeri ini. Apakah tidak boleh? Tentu jawabannya tidak masalah. Bahkan, memang seharusnya masyarakat membuka mata masalah politik hari ini sekaligus solusinya. Tujuannya selain untuk menjawab problem yang ada, juga untuk mengurai silang sengkarut pragmatisme politik yang cenderung jauh dari idealitas berbasis etika. Dalam konteks ini, fokus dan lokus gagasan coba penting ditekankan pada masalah etika politik yang acapkali diabaikan begitu saja untuk meraih tujuan kekuasaan dan kepentingan semata. Di era digital seperti saat ini, praktik politik akan selalu ramai dengan berbagai berita yang bisa jadi tidak benar alias hoax. Berita ini bisa saja masuk kategori bohong. Bila tidak diperhatikan bisa menimbulkan fitnah dan permusuhan. Karenanya, semua perlu dan penting mengambil peran dan tanggungjawab sedari sekarang. Bolehlah hal seperti ini dikatakan bukan sesuatu yang baru, namun tipe dan pola berita bohong akan semakin ramai di tahun politik pada 2018 hingga 2019 mendatang. Karena momentum pemilihan kepala daerah serentak sekaligus pemilihan gubernur hingga pilihan Presiden dan Wakil Presiden. Rasanya, peran elemen sekaligus pilar demokrasi akan teruji. Bagaimana pemerintah bersama masyarakat, media massa dan stakeholders kaum demokrasi mempersiapkan secara serius segala hal yang buruk tidak perlu terjadi. Tokoh agama diharapkan selalu memberikan bimbingan, doa, dan dukungan yang positif seperti biasanya. Harapannya, seluruh aktivitas sosial politik sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama yang mengedepankan kebaikan, kemanfaatan dan kemaslahatan. Pakar teknologi informasi sudah barang tentu perlu dilibatkan sebagai bagian pemecah masalah (to be a part of solution). Pasalnya, etika politik bisa berjalan lancar karena dukungan semua pihak demi terwujudnya masyarakat yang damai, rukun, toleran, maju dan sejahtera. Pakar IT tentu lebih bisa menjelaskan hal detail terkait konten berita yang sifatnya rekayasa berbasis teknologi. Mulai dari audio, visual, atau perpaduan audio visual. Gambar asli atau editan tentu yang mengerti adalah pakar IT. Semakin hari kita tahu sama tahu bahwa kemajuan teknologi informasi sangat menggembirakan bila digunakan dan dimanfaatkan dengan tepat dan benar. Namun sebaliknya bisa jadi kurang menyenangkan bila dipakai tidak semestinya yang bisa merugikan. Di sinilah peran kunci etika bagi kehidupan. Bila tidak diantisipasi dari sekarang, hal ihwal kemauan menjunjung etika politik yang ideal secara bersama-sama, maka idealitas praktik politik bisa terancam atau tergadaikan. Karena itu, kita bisa belajar dari pengalaman sebelumnya untuk menghadapi masalah hari ini dan nanti. Setiap warga masyarakat tentu sangat berperan dalam mendukung suasana yang kondusif tanpa harus bertindak provokatif. Memang bukan perkara mudah, namun kemauan setiap individu dan semua pihak dalam memanfaatkan media sosial di era digital sangat menentukan hal-hal kecil menjadi besar dalam kesuksesan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga. n

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

‎Rochim Sebut Maidi Perintah Lisan Garap Proyek CSR TPA Winongo ‎

Sabtu, 20 Jun 2026 20:53 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Terdakwa kasus dugaan korupsi CSR TPA Winongo, Rochim Ruhdiyanto, mengaku mendapat perintah lisan dari Wali Kota Madiun nonaktif Mai…

Pemkab Madiun Bersama Komisi IX DPR RI Sosialisasikan Alkes dan PKRT ke Masyarakat

Sabtu, 20 Jun 2026 19:54 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Upaya menekan lonjakan kasus penyakit tidak menular (PTM) yang terus membebani pembiayaan kesehatan menjadi perhatian serius. Untuk i…

Lampu Lalin Mati, Perempatan Mayjend Panjaitan Semrawut Tanpa Pengaturan

Sabtu, 20 Jun 2026 16:55 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Arus lalu lintas di perempatan Jl. Mayjend Panjaitan Kota Madiun tampak semrawut setelah lampu lalu lintas di lokasi tersebut padam …

‎Maidi Disebut Penentu Nilai CSR, Saksi Sidang Ungkap Permintaan Rp 600 Juta Demi Perizinan Lancar

Sabtu, 20 Jun 2026 15:08 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Fakta baru kembali terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemerasan berkedok tanggung jawab sosial perusahaan (TS…

Saksi Sidang Korupsi Madiun Ungkapz Maidi Peras Pengusaha Bayar CSR 1,1 Miliar

Sabtu, 20 Jun 2026 14:04 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Pengusaha pengembang perumahan Citra Puri Majapahit 3 dan Citra Puri Pajajaran Joko Wijayanto mengungkapkan peran Wali Kota Madiun n…

Ali Mufthi Tekankan Keteladanan KH Sholeh Nahrawi untuk Mencetak Santri Berilmu dan Bermoral

Sabtu, 20 Jun 2026 13:53 WIB

SurabayaPagi, Probolinggo – Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, mengajak generasi muda, khususnya kalangan santri, untuk m…