Politikus Gerindra ini Sesalkan Insiden Ustaz Abdul Somad

Selasa, 26 Des 2017 10:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Pascainsiden deportasi yang dilakukan otoritas Hongkong kepada ustad Abdul Somad baru-baru ini menuai respon. Anggota Komisi I DPR Elnino H Mohi menyesalkan kejadian tersebut dan meminta Pemerintah Indonesia kaji hal tersebut. "Kondisi ini menunjukkan bahwa para ustaz yang kita hormati di negara ini justru dianggap sebagai teroris di China. Mungkin sekali pemerintah China tidak mau berkoordinasi, sebab pemerintah China tidak percaya kepada pemerintah Indonesia atau karena pemerintah China tidak menganggap penting untuk koordinasi dengan pemerintah Indonesia," ujarnya saat dihubungi wartawan, Senin (25/12/2017). Menurutnya, pemerintah Indonesia harus mengambil sikap tegas atas kejadian tersebut. "Presiden RI patut membuat pernyataan ke dunia internasional bahwa para ulama Indonesia bukanlah teroris dan bahwa pemerintah Indonesia tersinggung jika ulamanya dianggap sebagai teroris," ungkapnya. Politikus Partai Gerindra ini juga mengatakan apa yang dilakukan otoritas Hongkong harus mendapat perlakuan setimpal dari pemerintah Indonesia. "Presiden sudah dapat mencabut kebijakan bebas visa bagi rakyat China yang masuk ke Indonesia karena kasus ini," katanya. "Apalagi kebijakan bebas visa tersebut tidak berlaku resiprokal. Orang China gratis masuk Indonesia, warga kita harus bayar visa jika masuk ke China, Mestinya otoritas imigrasi China melakukan konfirmasi kepada kedutaan Indonesia di sana sehingga tidak asal mendeportasi orang. Sudah segini parahkah pandangan orang luar terhadap ulama Indonesia?" jelasnya. Begitupun dengan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini juga menyayangkan insiden dideportasinya Ustaz Abdul Somad di Bandara Hongkong. "Kita menyangkan deportasi beliau tanpa ada kejelasan alasan. Apalagi kehadiran beliau telah dinanti-nanti para TKI di sana yang ingin mendapatkan siraman rohani dari Da'i kondangnya ini," ucapnya saat dihubungi Memang hak setiap negara untuk menolak siapa saja masuk dalam wilayah negaranya. Tapi, sambungnya setidak-tidaknya ada keterangan yang jelas dari otoritas imigrasi Hongkong perihal ditolaknya Ustaz Somad, apalagi yang bersangkutan telah tiba di Hongkong. "Semestinya jika tidak masuk dalam daftar cekal atau black list seseorang bisa masuk ke dalam suatu negara. Saya juga heran ada masalah apa Ustadz Somad dilarang masuk Hongkong untuk berdakwah. Saya kira ini yang harus diklarifikasi agar tidak berkembang prasangka dan spekulasi," ungkapnya. Ketua Fraksi PKS di DPR ini meminta Kementerian Luar Negeri proaktif mengklarifikasi kasus deportasi Ustadz Somad ini mengingat jadi perhatian dan pembicaraan nasional. "Akan lebih baik Kemenlu dengan kewenangan yang dimiliki dan dalam kerangka hubungan baik kedua negara bisa meminta klarifikasi setidaknya kepada kedubes Cina di Jakarta agar tidak berkembang spekulasi macam-macam," jelasnya.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Dewan Komisaris Tinjau GIS Undaan, PLN Perkuat Keandalan Listrik dan Kawal Proyek Strategis

Jumat, 03 Apr 2026 16:23 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional melalui kunjungan kerja Dewan Komisaris ke …

Jelang Muscab PKB Sidoarjo Bidik Ketua Baru Yang Loyal, Jujur dan Berintegritas

Jumat, 03 Apr 2026 15:15 WIB

Surabayapagi.com-Sidoarjo : Persiapan Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB 2026 di Sidoarjo sudah matang hampir mencapai 99%. Fokus …

Diawali Doa, WCP Pasopati U-10 Siap Ukir Prestasi di Turnamen Internasional Bali7s

Jumat, 03 Apr 2026 09:56 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Suasana haru dan penuh harapan mengiringi langkah skuad muda WCP Pasopati Academy U-10 saat bersiap menapaki panggung internasional. …

Takmir Masjid di Bayubang Lamongan Ajukan Pemindahan Gardu Trafo, PLN Patok Rp 80 Juta Menjadi Viral

Kamis, 02 Apr 2026 20:15 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Takmir Masjid At-Taqwa di Desa Bayubang Kecamatan Solokuro Lamongan Jawa Timur, dibuat murka oleh pelayanan PLN, lantaran…

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Sebagai langkah kongkrit dalam komitmen menjalankan instruksi Pemerintah Pusat untuk efesiensi energi, Pemkab Lamongan telah…

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersih dan t…