Ironi Politik ala Machiavelli

Selasa, 06 Feb 2018 04:30 WIB

Beberapa tahun silam, mungkin pada medio 2012-2013, saya berdiskusi dengan salah satu dosen universitas negeri terkemuka di Surabaya. Pada kesempatan tersebut, beliau mengatakan bahwa teori politik ala Machiavelli kurang relevan untuk diaplikasikan di era modern. "Bahkan di negara barat pun, saat ini kurang pas untuk diaplikasikan. Kalau bicara di masa ia hidup, memang politik seperti itu lah yang dibutuhkan," kata Doktor lulusan Australia itu. Hal yang sama berulang, dua tahun yang lalu, ketika saya kembali berdiskusi tentang politik ala Machiavelli. Salah seorang mantan Duta Besar Indonesia untuk negara tetangga kita juga menegaskan hal yang sama. Politik ala Machiavelli tidak lagi relevan, terlebih untuk Indonesia. "Politik opo iku (politik apa itu) Machiavellian. Ra santun blas (tidak santun sama sekali). Ndak bisa itu (nggak bisa itu) dipakai di Indonesia," kata pria yang saat ini sedang asyik menikmati masa pensiunnya itu. Machiavelli, filsuf politik yang disegani di Benua Eropa pada era Renaisans, memang layak disebut kontroversial. Karya-karya yang ia hasilkan, seperti "Sang Pangeran", memang sering kali di pandang negatif. Terlebih lagi, bagi Indonesia yang menganut adab ketimuran. Dalam Il Principe atau Sang Pangeran, Machiavelli menguraikan tindakan yang bisa atau perlu dilakukan seseorang untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Baginya, politik hanya berkaitan dengan satu hal semata. Yaitu, memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Hal-hal lain, seperti agama dan moralitas, yang selama ini dikaitkan dengan politik sesungguhnya tidak memiliki hubungan mendasar dengan politik. Kecuali, bahwa agama dan moral tersebut membantu untuk mendapat dan mempertahankan kekuasaan. Bagi pria yang saat ini sering disebut sebagai pengajar kejahatan atau immoralism dan amoralism itu, keahlian yang dibutuhkan untuk mendapatkan dan melestarikan kekuasaan adalah perhitungan. Seorang politikus wajib mengetahui dengan benar apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dikatakan dalam setiap situasi. Dalam pandangan barat pun, pemikiran Machiavelli dianggap menyimpang. Politik dalam pandangan barat dipahami sebagai kerangka benar dan salah, adil dan tidak adil. Ukuran-ukuran moral digunakan untuk mengevaluasi tindakan manusia di lapangan politik. Sepintas, memang nampaknya agak kurang tepat apabila di Indonesia politik ala Machiavelli diterapkan. Terlebih lagi, penggunaan agama untuk memperoleh kekuasaan. Sungguh tidak etis. Tapi, bagaimana kenyataannya? Terbaru, Bupati Jombang sekaligus Ketua DPD Golkar Jawa Timur Nyono Suharli ditangkap KPK. Dalam keterangan yang ia berikan, pria yang tengah mempersiapkan diri untuk kembali maju pada Pilbup Jombang itu mengakui bahwa ia menerima suap. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan beriklan di media dalam rangka kampanye. Belum berhenti sampai disitu, dana suap yang ia terima juga diakui digunakan untuk santunan anak yatim. "Uang itu untuk membantu saya dalam sedekah santunan anak yatim. Urunan itu memang sebenarnya saya nggak pikir itu salah karena kita berikan kepada anak yatim di Jombang," kata Nyono dalam keterangan yang ia berikan kepada wartawan. Dari kisah yang baru saja terjadi itu, coba bantu saya untuk memahami. Apa itu namanya bukan melakukan segala cara untuk mempertahankan semua yang diinginkan? Apa itu bukan menggunakan agama dan moral untuk membantu mendapatkan dan mempertahankan politik? Padahal, dua orang yang saya hormati di atas tadi mengatakan bahwa politik ala Machiavelli tidak cocok untuk diaplikasikan di Indonesia. Tapi faktanya berbeda? Apakah hanya kasus Nyono saja? Oh tentu tidak. Ada beberapa contoh lain yang bisa dipakai, seperti yang sempat menjadi viral beberapa waktu yang lalu. Penggunaan kata "fardhu ‘ain" kepada jamaah untuk memilih salah satu Cagub untuk Pilgub Jatim 2018. Itu saja saya kira sudah cukup untuk menjadi contoh dari sekian banyak fenomena lainnya. Pada fenomena tersebut, salah seorang Kyai yang cukup memiliki nama dan dihormati di Jawa Timur mengungkapkan bahwa sudah fardhu ‘ain sifatnya untuk memilih salah seorang Cagub di Pilgub Jatim 2018. Hal itu pun ia ucapkan dalam berbagai kesempatan. Kira-kira, apakah itu bukan bentuk penggunaan agama untuk memperoleh kekuasaan? Lalu, dimana bentuk aplikasi dari etika dan sopan santun yang menjadi dasar pemikiran dari politik ala Machiavelli yang tidak relevan untuk diaplikasikan di Indonesia? Kalau Machiavelli sering diasosiasikan dengan hal yang buruk dan untuk menghalalkan cara demi mencapai tujuan serta begitu dibenci, lantas mengapa pada praktiknya justru pola-pola politik yang dipakai para pelaku politik di negeri ini cenderung Machiavellian? Saya kembalikan pertanyaan itu kepada para pelaku politik di negeri ini untuk dijawab pada Pilkada Serentak 2018 nanti. (*)

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Awal Ramadhan, Bulog Catat Permintaan MinyaKita di Banyuwangi Naik 50 Persen

Kamis, 26 Feb 2026 12:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Banyuwangi - Berdasarkan catatan Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Banyuwangi peningkatan permintaan mencapai 50% di mana sejak awal…

Lewat ‘Si Samawa’, Pemkot Madiun Integrasikan Layanan Nikah hingga Adminduk Lebih Cepat

Kamis, 26 Feb 2026 11:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Melalui aplikasi "Si Samawa" atau Sistem Informasi Kerja Sama Kepala Kantor Kementerian Agama dengan Wali Kota, Pemerintah Kota…

Jaga Stabilitas Harga, Pemkab Jember Siapkan Skema Intervensi Pangan Terpadu

Kamis, 26 Feb 2026 11:38 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Selama Bulan Ramadhan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember telah berkomitmen dengan menyiapkan skema intervensi pangan terpadu…

Lewat Gerakan Pangan Murah, Pemkab Bojonegoro Komitmen Jaga Pasokan Bapok

Kamis, 26 Feb 2026 11:16 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bojonegoro - Selama Bulan Ramadhan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, bakal menggelar gerakan pangan murah di sejumlah wilayah…

Penganggaran JKN Rp38 Miliar Dinkes Madiun Dipersoalkan

Kamis, 26 Feb 2026 09:17 WIB

SURABAYA PAGI, Madiun - Polemik penganggaran swakelola di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun kembali mencuat. Setelah sorotan terhadap input swakelola…

Kejati Jatim Ungkap Skema Rangkap Jabatan Guru dan Pendamping Desa di Probolinggo

Kamis, 26 Feb 2026 07:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan gaji atau honor ganda akibat rangkap jabatan di Kabupaten P…