Amerika Jatuhkan Pemerintahan Maduro

Senin, 04 Mar 2019 15:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Washington - Penasehat keamanan nasional Gedung Putih, John Bolton, mengatakan pemerintah Amerika Serikat bakal membentuk koalisi luas untuk mengganti Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Ini untuk membangun sistem demokrasi penuh di negara sosialis itu. “Saya ingin melihat koalisi luas yang bisa kami kumpulkan untuk mengganti Maduro, mengganti seluruh rezim korup itu,” kata Bolton dalam wawancara. Pemerintah AS mendukung Presiden interim Juan Guaido, yang mendeklarasikan diri menggantikan Maduro, pada akhir Januari 2019. Maduro baru saja memenangkan pemilu Presiden untuk kedua kalinya dan dilantik pada awal Januari 2019 untuk enam tahun ke depan. Oposisi menyebut pemilu itu penuh kecurangan sehingga menolak mengakui legitimasi Maduro. Selain AS, Uni Eropa dan sejumlah negara Amerika Latin seperti Argentina, Brasil dan Kolombia juga mendukung Guaido. Saat ini, Maduro masih mendapat dukungan dari sejumlah negara seperti Cina, Rusia, Turki, Kuba, dan Meksiko. Menurut Bolton, seperti dilansir Vanity Fair, sikap AS menolak Maduro, yang disebut diktator, tidak bisa dibandingkan dengan dukungan AS ke rezim Arab Saudi, yang kerap melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. “Ini (Venezuela) adalah negara di wilayah benua Amerika. Telah menjadi tujuan dari Presiden Amerika hingga ke era Ronald Reagan untuk membangun sistem demokrasi penuh di sana,” kata Bolton sambil menyebut Venezuela merupakan bagian dari Troika of Tyranny termasuk Kuba dan Nikaragua. Menurut Bolton dalam wawancara itu, Kuba telah mengirim sekitar 2.500 pasukan untuk menjaga pemerintahan Maduro. “Ini hal yang tidak bisa kami terima dan itu sebabnya kami melakukan kebijakan ini,” kata dia. Sputnik News melansir Bolton juga meminta rezim Maduro untuk tidak menghalangi upaya Maduro kembali ke Venezuela setelah sempat keluar ke Kolombia dan melakukan rapat dengan Wakil Presiden AS, Mike Pence. Guaido menyerukan unjuk rasa besar-besaran baru untuk menjatuhkan Maduro sekembalinya dia ke Venezuela nanti. Dia melanggar larangan Mahkamah Agung Venezuela yang melarangnya meninggalkan negara karena sedang menjalani pemeriksaan. “Presiden interim Venezuela Juan Guaido telah mengumumkan rencananya untuk kembali ke Venezuela. Setiap ancaman atau tindakan yang mengancam keamanannya akan mendapat respon signifikan dari AS dan komunitas internasional,” kata Bolton lewat cuitan. Sebelum ini, Presiden Maduro mengatakan Guaido harus diadili jika kembali ke Venezuela. Maduro telah menuding Guaido sebagai boneka AS dan berupaya melakukan kudeta terhadap pemerintahannya.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Hasil Pemilu 2024, Ada 50 juta hingga 60 juta Suara Rakyat Terbuang Sia-sia Akibat Parliamentary Threshold 4% SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putusan MK a…

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemohon sebagai pemilih berpotensi tidak memiliki kesempatan memilih calon presiden pilihan sendiri secara bebas jika ada keluarga…