SURABAYAPAGI.com, Gresik – Ketidakhadiran PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) dalam audiensi atau rapat dengar pendapat (hearing) di DPRD Gresik, Kamis (19/11/2026), menjadi sorotan. Padahal, perusahaan pengelola kawasan industri JIIPE tersebut merupakan pihak yang diduga melakukan pengurukan saluran air yang selama ini dimanfaatkan warga pesisir Mengare, Kecamatan Bungah, untuk mengairi tambak sekaligus menopang mata pencaharian mereka.
Ironisnya, sejumlah institusi pemerintah yang berkaitan dengan persoalan tersebut justru hadir memenuhi undangan DPRD untuk memberikan penjelasan mengenai status lahan, fungsi saluran air, hingga aspek perizinannya.
Sementara pihak perusahaan yang menjadi pusat aduan warga tidak hadir secara langsung untuk memberikan klarifikasi.
Sikap tersebut sangat disayangkan pimpinan DPRD Gresik. Sebab, persoalan pengurukan saluran air bukan sekadar menyangkut aktivitas pembangunan kawasan industri, melainkan juga menyentuh kepentingan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambakan.
Audiensi dipimpin Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir, didampingi Wakil Ketua DPRD Wongso Negoro. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas protes warga Mengare yang sebelumnya memasang spanduk penolakan terhadap pengurukan susur sungai di kawasan JIIPE. DPRD bahkan telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi setelah menerima pengaduan masyarakat.
Syahrul mengatakan, berdasarkan hasil sidak, lokasi saluran yang dipersoalkan sebagian berada di wilayah Desa Manyarsidorukun, Kecamatan Manyar. Namun, dampak aktivitas pengurukan tersebut dirasakan warga Mengare, Kecamatan Bungah.
Persoalannya, saluran tersebut selama ini bukan hanya menjadi jalur pengairan tambak. Warga juga memanfaatkannya untuk mencari kepiting dan udang sebagai sumber penghasilan tambahan.
Kini, setelah aliran air dari laut menuju kawasan tambak diduga tertutup urukan, muncul keluhan dari petambak maupun penyewa lahan. Bahkan, dilaporkan terjadi kematian ikan dalam jumlah yang dikeluhkan para penggarap tambak.
"Petambak mengeluh, sejak susur sungai diuruk banyak ikan yang mati, padahal banyak penggarap tambak yang sewa," ungkap Syahrul.
Menurutnya, sekalipun lahan di sekitar lokasi telah memiliki sertifikat atas nama pihak JIIPE, pemanfaatannya tetap harus memperhatikan fungsi sosial dan kepentingan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia menegaskan, hearing tersebut dimaksudkan untuk memperjelas standing position, kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing institusi agar persoalan tidak berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian.
"Audiensi ini dilaksanakan untuk mencari solusi bersama sekaligus memperjelas posisi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing stakeholder. Setiap pihak yang kami undang diharapkan memberikan penjelasan sesuai tugas dan fungsinya agar dapat diketahui pihak yang bertanggung jawab serta langkah penyelesaian yang harus dilakukan," terangnya.
Wakil Ketua DPRD Gresik Wongso Negoro juga menilai kehadiran pihak perusahaan dan warga pengadu sangat penting. Tanpa mendengarkan keterangan langsung dari kedua belah pihak, upaya mencari titik temu berpotensi tidak berjalan maksimal.
Dalam hearing tersebut, sejumlah instansi memberikan penjelasan yang justru memperlihatkan masih perlunya penelusuran lebih mendalam terhadap status dan fungsi saluran yang diuruk.
Kepala Bidang Pengairan DPUTR Gresik, Ubaidillah, menjelaskan bahwa saluran yang dipersoalkan tidak masuk dalam 115 daerah irigasi yang dikelola pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi.
Dengan demikian, saluran tersebut tidak berada dalam kewenangan pengelolaan Pemkab Gresik. Namun, lokasi itu berada di kawasan peruntukan pertambakan sehingga fungsi pengairannya tetap perlu dicermati.
Keterangan serupa disampaikan perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Adityo S. Waskito. Menurutnya, titik lokasi yang dipersoalkan tidak tercatat dalam basis data jaringan irigasi maupun sungai milik BBWS.
Karena itu, diperlukan identifikasi lebih lanjut untuk memastikan status, fungsi, dan pihak yang memiliki kewenangan pengelolaan.
Sementara itu, perwakilan BPN Gresik, Aris Setiawan, mengungkapkan bahwa secara administrasi pertanahan lokasi tersebut telah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT BKMS.
Namun, kepemilikan sertifikat bukan berarti seluruh aktivitas pemanfaatan lahan dapat mengabaikan ketentuan tata ruang maupun fungsi saluran air yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
"Apabila terdapat aktivitas pembangunan yang mengharuskan pengurukan saluran air yang memiliki fungsi untuk kepentingan publik, maka perlu dilakukan penyediaan saluran pengganti agar fungsi pelayanan air kepada masyarakat tetap berjalan," jelasnya.
Dari aspek tata ruang dan perizinan, perwakilan DPMPTSP Pemkab Gresik, Abdurahman, menyebut pengembangan JIIPE telah mengantongi perizinan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Meski demikian, ruang lingkup perizinan terkait aktivitas pengurukan di titik yang dipersoalkan masih membutuhkan klarifikasi.
Berdasarkan identifikasi awal, lokasi tersebut merupakan kawasan perairan. Pemerintah perlu memastikan apakah kawasan itu merupakan saluran irigasi, saluran pengairan tambak, atau saluran yang memiliki fungsi untuk kepentingan publik.
"Oleh karena itu, diperlukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah kawasan perairan tersebut merupakan saluran irigasi, saluran pengairan tambak, atau saluran yang memiliki fungsi untuk kepentingan publik," ujarnya.
Abdurahman menambahkan, apabila nantinya terbukti merupakan saluran irigasi untuk kepentingan publik, aktivitas pengurukan tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Di tengah belum tuntasnya penelusuran status saluran tersebut, ketidakhadiran BKMS dalam forum resmi DPRD menjadi catatan tersendiri. Apalagi, perusahaan itulah yang diharapkan dapat menjelaskan secara langsung dasar pelaksanaan pengurukan, dokumen perizinan, serta langkah yang disiapkan untuk menjamin keberlangsungan pengairan tambak warga.
Ketika institusi pemerintah telah memberikan keterangan sesuai kewenangannya, publik tentu berharap pihak perusahaan juga menunjukkan keseriusan yang sama. Jangan sampai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat kecil justru terkesan dianggap sebagai urusan sepele.
Di sisi lain, Comdev Manager PT BKMS, Yudi Darjanto belum bisa dihubungi. Ketika ditelfon atau mengirim pesan via WhatsApp tidak pernah direspons. did
Editor : Redaksi