PASURUAN - Sejumlah keluhan para pelaku ekonomi Jawa Timur akibat terdampak Covid-19 ditindaklanjuti oleh jajaran Komisi C DPRD Jatim dengan turun langsung ke daerah-daerah. Kali ini Komisi yang di ketuai Muhammad Fawait melakukan kunjungan kerja ke PT BPR Jawa Timur atau biasa dikenal sebagai Bank UMKM Jatim cabang Pasuruan.
Ketua Komisi C M Fawait menjelaskan, BPR Jatim harus segera melakukan langkah-langkah cerdas dan extraordinary sampai akhir tahun 2020 atau hingga pendemi covid ini selesai. Karena komisi C punya rencana menyetujui usulan penambahan modal kepada BPR Jatim. “Tapi yakinkan kita ada langkah-langkah segera menurunkan NPL (kredit macet) walaupun hari ini, dalam kondisi pendemi covid-19,” pinta Fawait di depan Direksi Bank UMKM Jatim dan pimpinan Cabang Bank UMKM Pasuruan, Selasa (30/6/2020).
Dijelaskan Fawait, kalaupun NPL terpaksa harus besar atau diangka dibawah 10 persen, maka BPR harus bisa memberikan penjelasan kepada Komisi C upaya luar biasa apa yang dilakukan PDRB. Contohnya NPL tinggi tapi kerja kredit kepada sektor pertanian dan Perdagangan ditingkatkan, bukan sektor konsumtif saja. “Itu saya pikir masih bisa dimaklumi. Tetapi kalau NPL tinggi diberikan kepada sektor usaha yang tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi itu yang kami sayangkan,” urai Fawait yang dalam kunjungan Kerja kemarin didampingi hampir seluruh anggota Komisi C. Seperti Wakil Ketua Ristu Nugroho, Wakil Ketua Hj Makmullah Harun, Lilik Hendarwati (PKS), Agung Supriyanto, Khulaim Junaedi (PAN), Kusnadi (Demokrat), Agus Dono W (Demokrat), Nasich Aschal, Suyatni Priasmoro (Nasdem), Blegur Prijanggono, Alimin (Golkar), Agus Wicaksono, Agustin Poliana, Gatot Supriyadi, Mahoed (PDI-P), Imam Makruf, Hadinudin (Gerindra), dan H Rofik (PPP).
Kedepannya, kata Fawait, Komisi C akan mendorong bahwa BPR Jatim Sebelum mendapatkan tambahan modal, maka semua mayoritas kredit harus pada sektor produktif. “Kita akan cek sesuai kajian Biro Perekonomian. Termasuk juga BUMD yang lain, saya berharap ada Kajian peran masing-masing BUMD kepada PDRB di Jawa Timur,” papar politisi Partai Gerindra dari Dapil Jember-Lumajang ini. “Ketika peran BUMD maksimal dan punya perencanaan bisnis yang extraordinary di saat Seperti sekarang ini, maka kedepan akan bermuara pada peningkatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur,” imbuhnya.
Senada, Agus Dono Wibawanto, Anggota Komisi E DPRD Jatim menambahkan, Bank BPR Jatim diharapkan tidak seperti bank -bank yang lain agar semakin dicintai oleh masyarakat. Kalau memang para debitur Bank BPR itu tidak sanggup membayar kredit tepat waktu, BPR sebaiknya melakukan telaah terlebih dahulu. “Jika mereka ternyata masih punya potensi ekonomi yang baik dan menyatakan sanggup mengembalikan sebaiknya diberi kesempatan lagi. Jangan jahat-jahat lah,” ujarnya seraya memberikan perumpamaan Bahwa Bank UMKM sebagai BUMD perlu melakukan pendekatan yang baik dengan masyarakat.
Diakuinya, DPRD belum bisa mendorong kinerja BPR Jatim ini seperti Bank Jatim. Tapi Komisi C ingin BPR Jatim bisa mengurangi bank titil dan mendorong masyarakat kelas menengah kebawah untuk bisa bankable. Dengan adanya cara normatif, masyarakat tetap bisa diedukasi dengan baik agar ke depannya bisa berkembang. “Kita di komisi C sudah punya kesepakatan kalau toh memang dalam APBD ada penambahan modal ke BPR, kami mohon NPLnya diteliti lagi. Mana yang bisa diselesaikan, mana yang kemudian diberi kesempatan,” cetus politisi senior di Partai Demokrat ini.
Hal yang sama juga di kemukakan Alimin, Angota Komisi C dari fraksi Partai Golkar. Bahwa Profit oriented memang menjadi salah satu tujuan dari BUMD. Tapi perlu dipahami di Pasuruan ini kalau melihat dari Potensi wilayahnya adalah nomer satu penghasil susu di Jatim maka kemitraan dengan BPR Jatim bisa ditingkatkan lagi. Karena dilihat dari data baru 17,13% pelaku peternakan yang tertangani kreditnya. “Maka kita mendorong BPR di Pasuruan ini bisa betul-betul berpatisipasi aktif dalam mewarnai bisnis peternakan di Pasuruan ini agar memberi manfaat buat masyarakat langsung,” jelas Alimin.
Sedangkan Khulaim Junaedi menilai, perlu kerja yang sama antara BPR Jatim pusat dengan cabang Pasuruan. Khususnya dalam hal kebijakan terhadap pelaku usaha yang terdampak Covid-19 saat ini. Karena diketahui, di BPR cabang Pasuruan dari 90 debitur terdampak covid yang telah mengajukan restrukturisasi hanya terealisasi 2 debitur saja. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di tingkat BPR pusat, dari 1353 debitur terdampak yang mengajukan restrukturisasi kredit, disetujui 390 debitur. “Kami minta BPR jatim juga menelaah kembali para debitur yang terdampak Covid untuk diberikan fasilitas restrukturisasi dalam bentuk kemudahan atau potongan dalam pembayaran kredit,” pungkas politisi PAN dari Sidoarjo ini. rko
Editor : Redaksi
