SURABAYAPAGI.COM, Jombang - UMKM dan pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak Covid-19 diusulkan bantuan oleh DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Bantuan untuk UMKM dan PKL tersebut, diambil dari refocusing anggaran APBD Kabupaten Jombang yang nilainya mencapai sebesar Rp 10 miliar.
Ketua DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi mengatakan, bahwa pihaknya sudah meminta laporan penggunaan anggaran Covid-19.
"Dan sampai saat ini anggaran itu masih terserap sebesar Rp 46 miliar, dari total alokasi penanganan di masa pandemi sebesar Rp 140 miliar," katanya, Minggu (19/7/2020).
Mas'ud menjelaskan, jika hasil refocusing anggaran yang sepenuhnya dikelola pemkab yaitu mulai dari logistik, penanganan hingga pencegahan.
“Seiring waktu, muncul usulan untuk memberikan bantuan perekonomian kepada UMKM atau pedagang kecil yang belum mendapat bantuan sosial,” jelasnya.
Terkait hal tersebut, terang Mas'ud, sudah disepakati eksekutif maupun legislatif. Dan juknis untuk pegangan penyaluran bantuan stimulan tersebut sudah disusun.
"Bantuan stimulan nanti menyasar pedagang kaki lima maupun UMKM kecil. Untuk juknis, mulai dari kiteria penerima dan cantolan hukumnya seperti apa, itu sudah ada," terangnya.
Untuk itu, nantinya calon penerima bantuan dapat mengusulkan ke kepala desa. Selanjutnya, dilakukan verifikasi, apakah memang benar UMKM atau apa.
"Khusus untuk bantuan UMKM, alokasi yang disiapkan sebesar Rp 10 miliar. Untuk satu penerima, mendapat Rp 1 juta. Dan itu hanya satu kali saja,” ujarnya.
Mas'ud berharap, dengan adanya bantuan tersebut, untuk pemilik UMKM yang terdampak Covid-19 bisa mendapat suntikan modal.
"Agar bisa sedikit membantu, bisa mendapat pemasukan untuk modal lagi. Ya paling tidak bisa memperbaiki perekonomian UMKM,” pungkasnya.suf
Editor : Redaksi
