Atasi Krisis Ekonomi saat Pandemi Covid-19
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Jokowi, tampaknya mulai bimbang dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Pada saat pandemo covid-19, mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan ini membentuk Satgas Pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tengah pandemi virus corona (covid-19). Ada apa, presiden tidak mengoptimalkan tugas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Pejabat yang ditunjuk Presiden Joko Widodo adalah Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Budi Gunadi Sadikin. Budi diberikan tugas untuk mengawal perkembangan perekonomian nasional dan percepatan penanganan pandemi virus corona dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Menteri BUMN Erick Thohir, atasan Budi menegaskan, pihaknya Akan Kerja Mati-matian. Tetapi tidak dijelaskan maksud mati-matiannya. ‘’Sebagai pimpinan tim satgas pemulihan ekonomi nasional dan penanganan Covid-19. Saya akan berusaha kerja maksimal bersama Pak Budi dan Pak Doni,’’ jelas Erick di kantornya, Senin kemarin.
Pantau Situasi Ekonomi
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Presiden Jokowi telah meneken peraturan pemerintah ini.
‘’Satgas ini komite untuk mengendalikan perkembangan virus corona dan pemulihan ekonomi. Sementara Satgas penanganan virus corona tetap ditangani oleh PakDoni Monardo," kata Airlangga dalam video conference, Senin (20/7).
Dalam PP, satgas pemulihan ekonomi nasional ditugaskan juga memantau situasi ekonomi secara keseluruhan dan program ekonomi untuk jangka panjang. Sementara Satgas penanganan virus corona memiliki tugas untuk melihat perkembangan penularan virus corona, ketersediaan alat tes virus corona dan perkembangan vaksin.
Mulai Pulih
Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, saat ini perekonomian nasional mulai pulih. Sri Mulyani menunjuk indikasi pemulihan ekonomi . Antara lain tingkat pertumbuhan industri di sektor makanan dan minuman. Pada Mei terlihat kurva pertumbuhan turun ke level -50%. Tapi ada bulan Juni kurvanya sudah menunjukkan pergerakan yang positif di level 10%.
"Industri makanan minum cukup solid. Mei terpuruk dan Juni sudah kembali," kata dia dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (20/7/2020).
Padahal pada bulai Mei, kata Menkeu sektor ini mengalami penurunan sekitar level -40%, pada bulan Juni angka penurunannya sudah mendekati 0%.
Indikator lain terjadinya pergerakan laju pertumbuhan industri sektor perdagangan besar.
"Perdagangan besar ada turn around (pemulihan) solid. Dari Mei negatif di atas 30, sekarang sudah single digit," tandas Sri Mulyani.
Pelonggaran PSBB
Bahkan tambah Menteri Keuangan, pada bulan Juni 2020 lalu, ekonomi Indonesia mulai menunjukkan tren yang positif . Indikatornya sejumlah kegiatan ekonomi mulai mengalami kenaikan. "Ekonomi bulan Juni ada pembalikan kemudian berpacu meningkatkan sentimen dan tren positif. PMI Manufacturing, pajak, ekspor impor penerapan belanja modal ada tanda tanda turn around arah perubahan positif," tambah Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani , tren positif itu dikarenakan adanya pelonggaran kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kondisi ini juga dirasakan oleh negara lain yang melakukan pelonggaran pembatasan sosial.
"Fiskal, pada bulan April-Mei melambat, namun sekarang perdagangan dan aktivitas ekonomi membaik. Adanya pelonggaran PSBB di berbagai negara pemulihan ekonomi di RRT masuk zona positif," jelasnya.
Demikian juga sektor riil seperti konstruksi juga mulai menggeliat. Selain itu, cadang devisa juga mengalami peningkatan. Ini karena penerbitan surat berharga negara (SBN) valuta asing. Lebih lanjut nilai ekspor ke China juga mulai tumbuh.
"Ekspor kita Juni positif, terutama ekspor ke China yang mulai tumbuh. Yield SBN turun dan kepemilikan asing relatif rendah, likuiditas bank cukup dan terkendali dan rendah. Kuartal II ada pemburukan karena dibanding kuartal I kita akan masuk zona negatif. Tapi ada harapan pada Juni mulai terjadi arah pembalikan ekonomi kita yang relatif positif dan ada harapan pemulihan ini," jelasnya.
Jokowi Dikritik Ekonom Surabaya
Terpisah, dengan ditunjuknya Menteri BUMN sebagai Ketua Satgas Penmulihan perekonomian nasional, dikritik dua ekonom senior asal Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.
Prof Tjiptohadi Sawarjuwono menilai, penunjukkan Menteri BUMN untuk pemulihan perekonomian nasional tidak tepat. "Seharusnya yang sesuai dengan bidangnya (Menko Perekeonomian). Tapi ya misalnya yang terpilih beliau, saya memprediksi dalam penanganannya akan out of the box. Nah itu mungkin yang ada di benak pak Jokowi," ujar Tjiptohadi kepada Surabaya Pagi, Senin (20/7/2020).
Senada dengan Tjiptohadi, pengamat ekonomi Tjuk Sukiadi juga merasa penunjukan Erick Tohir ini dirasa kurang tepat karena yang dihadapi sekarang adalah makro ekonomi, sedangkan apa yang ada di BUMN masih masuk kedalam mikro ekonomi.
"Menurut saya sih kurang cocok, dan saya rasa sulit untuk berjalan efektif nantinya. Karena ini adalah masalah makro ekonomi, yaitu ekonomi di satu negara. Sedangkan apa yang ada BUMN kan masih termasuk mikro ekonomi," ujar Tjuk Sukiadi.
Dirinya juga menyarankan jika pemerintah ingin memanfaatkan momentum di kuartal III-2020 ini, harusnya mempunyai langkah yang lebih efektif dan tidak terkesan mubazir dalam memulihkan perekonomian nasional.
"Sebenarnya bisa memanfaatkan koordinasi dari menko perekonomian serta menko kemaritiman dan investasi. Jika kedua menko tersebut bekerjasama untuk memulihkan ekonomi mungkin lebih efektif dan tidak perlu membuat satgas lagi agar tidak mubazir juga," jelasnya. jk/erk/adt/rmc
Editor : Moch Ilham
