SURABAYAPAGI.COM, Jakarta- Orang jawa bilang celotehan itu dinamain clometan. Nah, aib Pertamina dibuka ke publik oleh Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, diduga Ahok tak mendapat dukungan dari Dewan Komisaris. Clometan Ahok, tentang Pertamina mulai urusan utang, gaji direksi sampai urusan direksi lobi ke Manteri. Clometan Ahok yang sempat mencuri perhatian publik, dikritik pengamat ekonomi, politisi dan wakil rakyat. Mengingat kapasitas Ahok di Pertamina adalah komisaris utama Pertamina.
Clometan Ahok ini oleh Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman, bisa berkembang lebih besar. Yusri menduga kebobrokan yang diungkap oleh Ahok saat ini hanya sebagian.
"Boleh dikatakan semua kebobrokan yang diungkap Ahok itu hanya masih sebagian saja yang terungkap, nanti dalam proses waktu berjalan akan terungkap semuanya, itulah fakta yang tak terbantahkan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu kemarin (16/9)
Dewan Komisaris tak Kompak
Yusri juga mengatakan, kemungkinan rekomendasi tak bisa keluar karena dewan komisaris tidak kompak atau banyak yang tidak satu visi dengan Ahok. Sehinggga, hal itu terpaksa diungkap ke publik via Youtube.
Yusri menyayangkan Ahok sebagai komisaris tidak mengambil langkah tegas yakni menonaktifkan direksi yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GGG).
"Padahal sesuai UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 31 UU BUMN nomor 19 tahun 2003 tentang tugas seorang komisaris BUMN yakni mengawasi dan menasehati direksi, serta tugas dan wewenangnya komisaris lebih lengkap dan detail diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN sangat bisa melakukan tindakan semua itu," katanya.
"Atau paling tidak dia bisa membuat rekomendasi dari dewan komisaris ditujukan kepada menteri BUMN untuk mengganti jajaran direksi dan komisaris di holding dan sub holding serta di cucu dan cicitnya yang telah terlanjur menempatkan orang yang tidak mempunyai kompetensi dan integritas serta tidak kredibel," terangnya.
Ahok Kesan Nambah Utang
Utang PT Pertamina (Persero) juga jadi sorotan publik karena disinggung oleh Komisaris Utama Ahok. Bahkan, Ahok sempat mengungkapkan kekesalannya karena perusahaan minyak nasional itu terus menambah utang.
Dalam sebuah unggahan video di akun Youtube POIN, Ahok menyebut utang BUMN itu mencapai US$16 miliar atau setara Rp237,6 triliun (kurs Rp14.850 per dolar AS). Namun, Pertamina, kata Ahok, masih terus berpikir untuk menambah utang.
"Udah utang US$16 miliar. Tiap kali otaknya minjem duit. Saya kesel nih," ungkap mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Aib Perusahaan
Sementara itu Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa, melihat ada unsur kesengajaan dari aksi bongkar aib Pertamina yang dilakukan Ahok. Sebab, ia meyakini 'blak-blakan' sosok Ahok, pasti ia sadar bahwa aib perusahaan tidak boleh dibongkar ke publik kecuali memang sengaja.
Apalagi, Ahok duduk di kursi komisaris yang notabene melakukan pengawasan dan memberi arahan secara internal ke direksi. Artinya, ada unsur kesengajaan agar hal-hal yang tidak dikehendakinya ini diketahui oleh publik dan turut diamini.
"Saya tidak tahu motivasi Ahok apa, tapi dari awal kan memang dia selalu bilang dia diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk benahi Pertamina, mungkin cara yang seperti ini yang mau dia pakai. Selain itu mungkin ini sudah titik kulminasi, sehingga meledak lah," ujar Fabby wartawan, Rabu (16/9).
Persoalannya, kenapa harus diumbar ke publik? Menurut Fabby, hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan di publik, apalagi hal-hal yang disinggung Ahok merupakan aib, bukan sebuah prestasi.
Fabby menduga Ahok sengaja membuka ke publik karena tidak mendapat dukungan di internal Pertamina. Hal ini, katanya, dikuatkan dengan pernyataan Ahok yang menyatakan tidak tahu menahu soal ganti direksi Pertamina pada beberapa waktu lalu.
Begitu juga dengan celetukan soal direksi yang suka melobi menteri. Artinya, kata Fabby, ada sinyal bahwa Ahok tidak sepenuhnya punya wewenang komisaris di internal perusahaan.
Arti lain, ada kekuatan yang jauh lebih besar di luar jabatannya yang bisa mengontrol Pertamina. Fabby menduga hal ini karena seharusnya hasil pengawasan di internal perusahaan disampaikan langsung oleh Ahok ke Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN yang juga merangkap sebagai Wakil Komisaris Pertamina Budi Gunadi Sadikin.
Lebih jauh lagi, Ahok seharusnya bisa 'curhat' alias mencurahkan isi hatinya ke Presiden Jokowi, namun hal ini tidak dilakukan.
Pencitraan Pribadi Ahok
Sedang aggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron, mengingatkan Basuki Tjahaja Purnama agar tidak memanfaatkan jabatan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) untuk pencitraan pribadi.
Menurutnya, Ahok seharusnya melakukan pembinaan dan pembenahan di internal Pertamina.
Pernyataan ini disampaikan Herman merespons Ahok yang secara mengejutkan bicara lantang dan membuka berbagai aib Pertamina. Mulai dari pengelolaan utang. Ia kesal karena Pertamina terlalu mudah menarik utang, padahal sudah memiliki beban utang yang tinggi.
"Sebagai Komisaris Utama (Komut) semestinya Ahok tidak membuat pencitraan di ruang publik, bahkan tembak Kementerian BUMN. Silakan gunakan kewenangan yang saudara miliki di internal," kata Herman kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).
Herman mengaku khawatir, langkah Ahok yang membongkar aib Pertamina ke publik merupakan bentuk pencitraan Ahok untuk menutupi kegagalan mencegah kerugian yang dialami Pertamina.
Ahok tak Mampu Awasi
Terpisah, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Subardi menilai langkah Ahok membongkar aib itu membuktikan bahwa Ahok sebagai Komut Pertamina tidak mampu mengawasi kinerja Pertamina.
"Pernyataan yang disampaikan Ahok seperti menceritakan cacatnya sendiri. Jangan karena ketidakmampuannya (mengawasi Pertamina), Ahok lantas teriak-teriak di media," tegas Subardi.
Sebagai Anggota Komisi VI yang bermitra dengan BUMN, Iapun mengaku menyayangkan sikap Ahok tersebut dan khawatir performa Pertamina akan semakin buruk karena manajemen yang gaduh. n erc/jk
Editor : Moch Ilham
