SURABAYAPAGI.com, Jombang - Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) ditekankan untuk ikut mengawal langsung hasil verifikasi validasi (verval) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2020.
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Jombang saat bertemu dengan 165 orang pendamping PKH dari 302 desa dalam agenda Rapat Koordinasi PKH di gedung Bung Tomo Kantor Pemkab Jombang pada Selasa, (27/10/2020).
Bupati Jombang, Mundjidah Wahab mengatakan, pendamping PKH sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi, diharapkan bekerja dengan serius, sungguh-sungguh dalam membantu masyarakat yang memang benar-benar perlu dibantu dan tepat sasaran.
"SDM PKH telah bekerja cukup lama di wilayah desa kalian. Untuk itu kalian diharapkan lebih tahu tentang kemiskinan di tempat tugasnya, siapa-siapa masyarakat miskin yang harus dibantu dalam pelayanan kesehatan juga ekonomi," katanya.
Mundjidah menandaskan, bahwa SDM PKH harus dapat bersinergi bekerja dengan serius, obyektif penuh tanggung jawab. Jangan sampai masih ada masyarakat miskin yang melaporkan belum dapat bantuan apa-apa.
"Waktunya hanya satu bulan SDM PKH diharapkan dapat segera mensinergikan data. Segera lakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat yang ada. Bekerjalah untuk membantu kepentingan warga masyarakat miskin di Jombang, sehingga datanya benar-benar valid, tepat sasaran dan sesuai dengan penerimanya," tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Mochamad Saleh menerangkan, bahwa rakor PKH tersebut guna mensinergikan pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2020.
"Melalui rakor PKH ini, selain dalam rangka penanganan fakir miskin serta pelaksanaan implementasi tiga menteri dalam percepatan DTKS, sosialisasi mekanisme DTKS, juga mensinergikan dan menyamakan persepsi verval 2020," pungkasnya Hadir dalam rakor PKH yakni, Sekdakab Jombang Akh Jazuli, Asisten Pemerintahan, Anwar, serta Korwil PKH wilayah Mojokerto, Jombang, Nganjuk.(suf)
Editor : Aril Darullah
