KEDIRI - Pemberian dana bergulir (Dagulir) yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jatim perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi ini tidak terkait dengan program. Evaluasi untuk penerima bantuan ini yang harus dilakukan oleh Pemprov Jatim agar tepat sasaran.
"Program ini cukup bagus dan membantu masyarakat pelaku UMKM yang terpuruk. Namun sayang penerima dagulir ini yang masih banyak dikeluhkan masyarakat," ujar anggota Fraksi PKB DPRD Jatim Chusainudin, usai melaksanakan reses ke III DPRD Jatim tahun 2020 yang berlangsung di kecamatan Kota, Kota Kediri, Rabu (11/11/20).
Memang dalam reses yabg berlangsung dengan kehadiran 100 orang dengan penerapan protokol kesehatan, mereka yang hadir mempertanyakan program dagulir tersebut. Mereka pelaku UMKM yang terjena dampak ternyata tidak.mendapatkan dagulir tersebut.
"Gimana pak untuk dagulir yang di katakan akan turun. Saya sangat berharap dan sudah mengajukan kok tidak dapat," ucap salah satu warga yang ikut kegiatan reses.
Menurut Chusainudin dari reses yang telah dilakukan dibeberapa titik termasuk di Kecamatan Kota Kediri ini, dirinya banyak mendapatkan pertanyaan soal dagulir ini.
Dagulir yang dikucurkan oleh Pemprov Jatim ini lanjutnya dari data yang dimiliki banyak tersalurkan pada mereka UMKM telah lama berdiri dan sudah cukup kuat. Sedangkan Pelaku UMKM baru yang juga terkena dampak covid malah banyak tidak mendapatkan program tersebut.
"Khan ndak boleh semacam itu. Minimal harus seimbanglah. Semua ikut terdampak. Makanya harus dilakukan evaluasi agar program yang bagus ini tidak malah menimbulkan keresahan karena ada kesan faktor pilih pilih," ungkapnya.
Selain persoalan dagulir, pria yang juga anggota Komisi B DPRD Jatim ini meminta pula pemprov Jatim meningkatkan program pelatihan eknomi kerakyatam khususnya bagi wanita dan ibu ibu untuk berwirausaha.
Sebab masyarakat banyak yang berharap bisa mendapapkan program pelatihan tersebut untuk peningkatan kemampuan mereka sendiri.
"Dengan pelatihan ini, maka akan membuat mereka bisa berbuat minilam dalam ikut menopang ekonomi keluarga," ujarnya.
Dan ini lanjutanya juga harus disusul dengan pemberian bantuan modal bagi mereka yang telah mendapatkan pelatihan.
"Ini saya berharap pemrintah hadir melalui BUMD yang dimiliki untuk memberikan modal bagi mereka yang telah mendaoatkan pelatihan," pungkasnya. rko
Editor : Redaksi
