SURABAYAPAGI, Surabaya - Berbagai cara dilakukan oleh tim paslon Eri Cahyadi-Armuji dalam Pilwali Surabaya 2020. Salah satunya adalah dugaan memanfaatkan APBD Kota Surabaya untuk kepentingan kampanye, salah satunya bentuknya adalah bantuan permakanan Pemkot Surabaya yang diselipkan poster Eri-Armuji.
Selain itu, keterlibatan dinas-dinas Pemkot Surabaya dalam suplai bantuan untuk Paslon erji, semakin terlihat, salah satunya DKRTH diduga memenuhi permintaan warga dengan memberi lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), dan pemasangan PJU ini atas komunikasi Eri Cahyadi dan Armuji dengan warga.
Gus Amik, Ketua Tim Pemenangan Machfud Arifin-Mujiaman melaporkan berbagai dugaan penggunaan APBD dan pelibatan ASN Pemkot Surabaya ke Bawaslu Surabaya, Jumat (20/11). Gus Amik datang didampingi oleh tim advokasi Machfud-Mujiaman.
"Ada tiga laporan yang semuanya kita lengkapi dengan kronologi, gambar, dokumen, video, saksi yang menjadi syarat kelengkapan laporan," ujarnya.
Mantan Bupati Magetan ini mengatakan, yang dilaporkan adalah bantuan permakanan pemkot, pemasangan PJU oleh Pemkot Surabaya yang diduga dipolitisir. Khusus untuk pemasangan PJU yang dimanfaatkan oleh Eri-Armuji, pihaknya melengkapi dengan bukti chat masing-masing ketua RW dan wakilnya dengan Eri dan Armuji.
Selain itu, Roadshow Surabaya BerenerJi juga dilaporkan lagi. Langkah ini dilakukan karena laporan beberapa elemen masyarakat sebelumnya tidak ditindaklanjuti. Kampanye zoom yang melibatkan Wali kota Surabaya Tri Rismaharini ini dilaporkan kembali oleh Gus Amik.
"Kami melihat belum diselesaikan secara tuntas. Kami laporkan kembali dan dilengkapi bukti saksi dan seterusnya, dan juga saksi yang ikut zoom," ucapnya.
Gus Amik berharap, Bawaslu menindaklanjuti laporan itu sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ada. Gakkumdu juga bisa melakukan langkah-langkah sesuai mekanisme.
"Kami berharap Pilwali Surabaya benar-benar berjalan dengan jujur dan adil, menjadi pesta demokrasi yang fair, dan nyaman, dan tidak ada paslon yang dirugikan. Mari jaga pemilu yang bermartabat, kita jaga marwah pemilu sehingga menghasilkan kepala daerah yang berintegritas," tukasnya.
Sementara itu, koordinator penangan pelanggaran pemilu Bawaslu Surabaya Usman mengaku telah menerima tiga laporan sekaligus. Setelah itu, pihaknya akan memeriksa berkas-berkas laporan itu.
"Bila belum lengkap kami akan kirim surat agar dilengkapi dua hari kedepan," ujarnya.
Usman memastikan, setiap laporan dari masyarakat akan ditindak lanjuti. "Kewajiban kami untuk menindaklanjuti setiap laporan, siapapun masyarakat yang melapor akan kita tindak lanjuti," tandasnya. Alq
Editor : Mariana Setiawati
