SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Masih tingginya kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Timur membuat kondisi Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit perawatab pasien masih tinggi, khususnya untuk ICU.
Dari laporan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Jumat (5/2/2021), BOR perawatan pasien Covid-19 untuk ICU mencapai angka 69 persen. Jumlah tersebut tergolong mengkhawatirkan, mengingat batas BOR yang ditetapakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di angka 60 persen.
Makhyan Jibril Al Faraby, Juru Bicara Satgas Covid-19 Jatim, menjelaskan selama penerapan PPKM berlangsung hingga tahap kedua memang BOR untuk tempat tidur ICU sulit menurun.
“Keterisisan tempat tidur ICU di rumah sakit rujukan Covid-19 memang belum menurun, masih ada di range itu. Sedangkan yang signifikan adalah penurunan kerterisian tempat tidur isolasi biasa. Sekarang sudah ada di angka 54 persen,” ungkap Jibril, Jumat (5/2/2021).
Di PPKM diberlakukan BOR untuk ruang ICU pasien Covid-19 ada di angka 79 persen, dan ruang isolasi biasa sejumlah 67 persen. Perlu diketahui ruang rawat ICU sendiri sering kali dibutuhkan bagi pasien dengan kondisi berat.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, masing-masing daerah di Jawa Timur harus mendorong penambahan kapasitas ruang perawatan baik untuk isolasi ataupun ICU. Hal itu dimasukan dalam Keputusan Gubernur Nomor 188/34/KPTS/013/2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 yang diterbitkan tanggal 26 Januari 2021.
Selama Perpanjangan PPKM dari 26 Januari lalu hingga 8 Februari mendatang, Khofifah mengharapkan agar seluruh bupati dan walikota mengoptimalkan penggunaan ruang ICU dan juga ruang isolasi perawatan pasien Covid-19.
"Kami mengimbau agar Kabupaten/Kota lebih mengintensifkan kembali protokol kesehatan, serta memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan terutama tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), dan tempat isolasi/karantina sesuai dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati/Wali Kota masing-masing," pungkas Khofifah. Arb10
Editor : Redaksi
