Khofifah Dorong Penguatan Industri substitusi impor sektor Farmasi

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI :  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong penguatan industri substitusi impor khususnya di sektor farmasi, demi mengurangi ketergantungan terhadap produk farmasi dari luar negeri.

"Seperti apa yang dijelaskan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif (Deputi 1), Bapak dr. William Adi Teja MD., BMed., MMed., bahwa bahan baku obat kita masih banyak impor. Maka penguatan industri substitusi impor menjadi sangat penting," kata Khofifah dalam kegiatan Peresmian Pabrik Line 4 Satoria Pharma di Pasuruan, Jawa Timur, Selasa.

Menurutnya, meskipun proses produksi obat sebagian besar telah dilakukan di dalam negeri, kebutuhan bahan baku masih banyak dipenuhi melalui impor, sehingga perlu strategi penguatan industri hulu.

Penguatan tersebut, lanjutnya, tercermin dari hadirnya PT Satoria Aneka Industri melalui unit bisnis Satoria Pharma yang merupakan produsen infus di Indonesia, dalam upaya membangun kemandirian industri farmasi nasional.

Perusahaan tersebut, kata Khofifah, merupakan wujud nyata dari upaya substitusi impor yang telah menjadi cita-cita pemerintah, yang mulai terealisasi melalui pengembangan industri di daerah.

Khofifah juga mengapresiasi peran perusahaan dalam merintis dan mengembangkan industri farmasi di daerah, yang dinilainya mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan.

Dalam kesempatan itu, Khofifah turut menyoroti pentingnya dukungan sektor kesehatan seperti rumah sakit, khususnya yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam menyerap produk dalam negeri.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, menurutnya, saat ini mengelola 14 rumah sakit, termasuk RSUD Dr. Soetomo yang menjadi salah satu rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur terbesar di Indonesia.

“Kami berharap peningkatan produksi, terutama cairan infus dari Satoria Pharma, dapat menjamin pemenuhan kebutuhan rumah sakit di lingkungan Pemprov Jawa Timur,” kata Khofifah. n.dn.zis

 

Berita Terbaru

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari daftar tersebut, empat di antaranya merupakan…

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Pengakuan sepuluh staf bidang pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur yang menerima uang di luar gaji d…

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mendalami dugaan aliran dana pungutan liar (pungli) sebesar Rp 687,5 juta kepada mantan…

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kalau memang diundang, ya saya Insya Allah akan hadir,” kata Jokowi k…

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

SURABAYAPAGI.com - Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo mengingatkan potensi pelemahan nilai tukar rupiah akibat derasnya aliran…

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman akan menyebar surat edaran (SE) mengenai potensi sanksi pidana…