.jpg)
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pemerintah Pusat resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro untuk mengendalikan penyebaran kasus Covid-19. Hal ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 5 tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM mikro, mulai tanggal 9 hingga 22 Maret 2021.
Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur mengeklaim, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, intervensi PPKM Mikro terbukti efektif menurunkan penyebaran Covid-19 di Jawa Timur.
“Kami terus evaluasi PPKM Mikro baik pertama atau kedua. Dari data kami lihat ada banyak hasil menggembirakan dari berbagai Indikator Epidemiologis,” katanya setelah Sertijab Bupati Malang, Senin (8/3/2021).
Pada awal Januari terdapat delapan zona merah. Sekarang di Jatim sudah tidak ada zona merah lagi, bahkan 16 kabupaten/kota di Jatim atau sekitar 42 persen sudah masuk zona kuning.
“Alhamdulilah saat ini di Jatim sudah tidak ada zona merah, dan 42 persen kabupaten/kota sudah masuk di zona kuning. Ini menunjukkan, penerapan PPKM Mikro ini sudah di jalur yang benar,” ujarnya.
Melalui perpanjangan PPKM Mikro ini, Khofifah berharap, pelaksanaan PPKM Mikro selanjutnya lebih optimal sehingga semua daerah di Jatim bisa masuk zona kuning, bahkan zona hijau.
Selain itu, kata Khofifah, hasil signifikan juga tampak dari penurunan jumlah pasien Covid-19 yang harus dirawat di ruang isolasi biasa maupun ruang perawatan intensif (Intensive Care Unit/ICU).
Selama PPKM jilid 1 dan 2, juga PPKM Mikro jilid 1 dan 2, tempat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) isolasi biasa di Jatim menurut Khofifah juga turun dari 79 persen menjadi 35 persen.
Meski PPKM maupun PPKM Mikro menunjukkan hasil signifikan, Khofifah bilang, masih perlu upaya lebih besar untuk bisa menurunkan penyebaran Covid-19 di Jawa Timur lewat perpanjangan ini.
Dia berharap masyarakat di Jatim jangan sampai lengah dan tetap disiplin protokol kesehatan dengan pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjuhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi.
Eri Optimalkan Ekonomi Surabaya
Mendengar PPKM diperpanjang, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, evaluasi pelaksanaan PPKM mikro tahap I dan II menunjukkan hasil penurunan kasus yang signifikan. Meski demikian, ia berharap masyarakat tetap disiplin menjaga protokol kesehatan.
"Kami, pemkot bertekad meski di tengah pandemi ekonomi di Surabaya harus berjalan, namun protokol kesehatannya juga harus dijaga dengan ketat," kata Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Senin (8/3/2021).
Ia menyatakan, meski pelaksanaan PPKM mikro diperpanjang ataupun tidak, pihaknya berkomitmen roda perekomian di Kota Pahlawan ini tetap berjalan. Bagi dia, hal ini sudah menjadi komitmen Pemkot Surabaya di samping upaya pengendalian kasus Covid-19. "Jadi tidak ada lagi istilah ekonomi di Surabaya ini mati," ujarnya.
Karenanya, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini berharap, masyarakat juga dapat turut serta menjadi bagian dalam pembangunan. Salah satunya adalah turut membangun kepedulian warga terhadap penegakan protokol kesehatan. "Sebab kalau hanya pemerintah saja, maka itu akan sulit dilakukan tanpa adanya dukungan dari masyarakatnya," jelas Wali Kota Eri Cahyadi.
Menurut dia, apabila masyarakat abai terhadap protokol kesehatan, maka tidak memungkinkan jika kasus penularan Covid-19 di Surabaya dapat semakin meningkat.
"Kalau ekonominya ingin bergerak maka tolong dijaga prokesnya. Kalau terlalu bebas, nanti bisa naik lagi (kasus Covid-19). Nah, ini yang jangan sampai terjadi di Surabaya," jelasnya.
Klaim Menurun
Di tempat terpisah, Wakil Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Irvan Widyanto menyatakan, penerapan PPKM Mikro di Kota Surabaya dalam 1 minggu terakhir, mulai tanggal 22 Februari hingga 01 Maret 2021 telah menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Baik penurunan terhadap kasus baru, kasus aktif, hingga kondisi tempat tidur di rumah sakit. "Upaya tersebut akan semakin efektif apabila terus mengoptimalkan serta menguatkan kolaborasi yang terintegrasi dengan 3 Pilar dan peran masyarakat," kata Irvan.
Pemberlakuan PPKM Mikro di Surabaya, dilaksanakan pada tingkat RT/RW serta kelurahan. Hingga saat ini pelaksanaannya dilakukan dengan 2 pembagian data zonasi, yakni berdasarkan Inmendagri dan SE Wali Kota Surabaya.
Berdasarkan data Inmendagri per tanggal 1 Maret 2021, Irvan menyebut, ada 8.979 RT tercatat nol kasus di Surabaya atau dalam kategori zona hijau. Kemudian zona kuning (1-5 kasus) ada 196 RT. Sedangkan untuk RT kategori zona oranye (6-10 kasus) dan zona merah (>10 kasus) tidak ada. "Sementara berdasarkan SE wali kota per tanggal 1 Maret 2021, ada 8,979 RT di Surabaya nol kasus Covid-19 atau dalam kategori zona hijau. Sedangkan untuk zona kuning (1 kasus) ada 176 RT dan zona merah (> 1 kasus) 20 RT," pungkasnya. arf/alq/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
