SURABAYAPAGI.com, Jember - Bupati Jember rabu (26/5/2021) pagi Melaunching pelayanan KB MKJP ( Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) serentak melalui kolaborasi dana APBD dan Dana DAK BOKB di Klinik Harapan Sehat Desa Seputih, Kecamatan Mayang.
Ikut mendampingi Ketua TP PKK, Kadis Pemberdayaan, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim, Muspida, Perlindungan Perempuan, Anak Dan KB ( DP3AKB) Jember, Kepala Perwakilan BKKBN Jatim di Jember serta Camat se- Kabupaten Jember.
Launching di klinik Harapan Sehat Mayang ini juga ada beberapa Kecamatan yang lain di MOU kan juga di sini.
"MOU pelayanan KB ini agar bisa di gerakan secara intensif ke masyarakat, saat launching ini juga dilakukan pelayanan KB pada 133 orang," terang Hendy, Kamis (27/5/2021).
Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim akan mensupport kebutuhan alat kontrasepsi secara gratis dan mengirimkan 53 penyuluh untuk Jember, Dalam hal ini Pemkab Jember tidak tinggal diam dan akan memerintahkan OPD - OPD, turun ke lapangan untuk menjadi penyuluh.
Dirinya berharap agar penduduk Jember yang berjumlah kurang lebih 2,6 juta jiwa menjadi keluarga yang berkualitas.
Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, S. Teguh Santoso dalam sambutannya menyampaikan, Pemerintah terus berupaya keras untuk melaksanakan kebijakan bidang pengendalian penduduk (Dalduk) dan KB dengan Program Bangga Kencana.
"Tahun ini pemerintah mengalokasikan DAK fisik dan non fisik kepada pemerintah Kabupaten/ Kota Jawa Timur,"ujarnya.
Kami berharap dukungan ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung Pemda dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan KB.
"Kami optimis, program Bangga Kencana Kabupaten Jember akan berhasil dengan baik karena memiliki pemimpin daerah yang memiliki komitmen tinggi dengan motto Wayae Mbenahi Jember," urainya.
Sementara itu, dr. H. Moh. Hisyam Rifqi Direktur Klinik Harapan Sehat Mayang mengapresiasi dan mendukung program pelayanan KB untuk masyarakat ini.
"Alhamdulillah, kami sangat bangga bisa mendukung program pemerintah, khususnya program BKKBN karena sangat jarang sekali kegiatan pemerintahan di tempatkan di fasilitas kesehatan swasta," pungkas Hisyam. (dik)
Editor : Redaksi
