SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Juli ini, semua rakyat Indonesia terutama bisa baca dan dengar TV, tahu RRC Borong Vaksin Pfizer buatan Amerika. Vaksin ini buat rakyat Indonesia. Pertanyaannya, terus vaksin Sinovac yang sudah dibeli lebih dulu bagaimana? Ada apa Indonesia, sejak awal berani mborong sinovac, baik vaksinnya atau bahan bakunya?
Sebagai jurnalis muda, dengan ramainya isu bisnis vaksin sinovac, saya dorong KPK yang independen untuk mau turun tangan menyelidiki.
Juga BPK melakukan audit investigasi. Dua lembaga negara ini perlu mengusut menteri-menteri yang mengurus vaksin dan obat covid.
Saya khawatir bila negara tidak segera turun, korupsi dana pembelian vaksin dan obat covid bisa terjadi. Ingat kasus dana bansos. Juliari Batubara, Mensos, orang yang disebut kaya sebelum jadi menteri, ternyata menyunat dana bantuan sosial sana-sini.
Menurut akal sehat saya presiden harus melakukan evaluasi secara serius efektivitas vaksin Sinovac dalam program vaksinasi Covid-19.
Bila Presiden ewuh pakewuh, DPR-RI bersama lambaga negara lain dan masyarakat sipil bisa ambil alih pengelolaan vaksin.
Ingat Iran era tahun 1975-an saat dipimpin Shah Mohammad Reza Pahlavi. Rakyat dengan kekuatan moral ulama Ayatullah Khomeni, bisa ambil pengelolaan pemerintahan yang saat itu dianggap korup. Saat itu dunia mencatatnya sebagai telah terjadi revolusi islam di Iran.
Saya khawatir, bila saat rakyat sulit seperti sekarang, presiden Jokowi masih ragu untuk mengganti vaksin Sinovac dengan merek lain, (karena terbukti tidak efektif), kemarahan rakyat, bisa lebih dari demo-demo parsial. Peristiwa 1998 bisa terulang.
Saya mencatat, rakyat terurama kelas menengah tahu bahwa ada anggaran Ribuan Triliun untuk Penanganan Covid-19 .
Rakyat juga tahu bahwa selama Satu Tahun Lebih dampak penurunan pandemi tidak landai. Apalagi terkendali. Bahkan jumlah rakyat yang meninggal dunia selama PPKM darurat sampai tanggal 27 Juli sudah lebih 20 ribu.
Perkembangan tambahan kasus baru Corona hari Rabu kemarin (28/7) tercatat 47.791. Sementara itu, tambahan kasus sembuh sebanyak 43.856 dan kasus meninggal akibat Corona sebanyak 1.824 orang.
Jadi secara kumulatif sejak Maret 2020 hingga kemarin total positif Corona di Indonesia mencapai 3.287.727. Sementara itu, kasus sembuh kumulatif sebanyak 2.640.676 dan pasien Corona yang meninggal di RI sampai sekarang mencapai 88.659 orang. Nyawa seperti tidak ada harganya.
***
Sebagai jurnalis yang memiliki akses ke berbagai sumber, saya mendapat cuplikan dari anggota DPR-RI fraksi PKS, Moelyanto. Ia menuding ada bisnis raksasa Ribuan Trilliun. Masya Allah.
Bila benar tudingan anggota DPR-RI ini, sungguh menggiurkan kehidupan pejabat pejabat yang bekerja di bawah kepemimpinan presiden Jokowi. Menggiurkan Ditengah Pandemi Covid-19.
Ada apa pemerintahan Jokowi yang menangani impor vaksin sinovac tidak mengadakan rapat darurat membahas latarbelakang Pemerintah China yang tiba-tiba meragukan kemampuan vaksin sinovac, produksi dalam negerinya? Apa menunggu DPR-RI mengambil prakarsa hak interplasi?
Apalagi ada beberapa negara yang semula menggunakan Sinovac juga menyatakan beralih ke merek lain. Seperti Malaysia dan Thailand. Dua negara Asean ini akan menghentikan penggunaan Sinovac yaitu bila persediaan habis. Selanjutnya akan menggunakan vaksin merek lain untuk kelanjutan program vaksinasi di negara mereka.
Tapi hari Selasa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, malah mengumumkan kedatangan bahan baku vaksin sinovac sebesar 21,2 juta dosis , Selasa (27/7/2021). Vaksin Sinovac ini dalam bentuk bulk (bahan baku).
Dengan demikian vaksin yang sudah diterima Indonesia sampai saat ini total sekitar 173,1 juta dosis. Rinciannya vaksin jadi Sinovac 3 juta dosis, Astra Zeneca 14,9 juta dosis, Sinopharm 6 juta dosis, Moderna 4,5 juta dosis. Jika ditambah kedatangan Selasa lalu, total vaksin Sinovac dalam bentuk bulk yang sudah diterima sebanyak 144,7 juta.
Siapa sebenarnya importir vaksin sinovac, kok selama ini seperti disembunyikan. Sementara ada sebuah online bernama “portal Islam” memberitakan ada satu keluarga seorang menteri menjadi pemegang saham perusahaan sinovac.
Pertanyaannya, siapa sebenarnya pengelola dan distributor vaksin sinovac? Benarkah hanya Bio Farma, BUMM yang berada dalam pembinaan menteri BUMN Erick
Thohir ? Atau ada perseroan yang didalamnya ada nama seorang menteri bersama kakak dan ayah ibunya.
Dengan fakta ini, menurut saya, saatnya pemerintah harus jujur melakukan evaluasi terhadap bisnis vaksin sinovac?
Semua yang ada dalam pusaran import vaksin sinovac harus diungkap apa adanya. Ini penting buat rakyat, jangan sampai uang hasil utang dan relokasi APBN yang ratusan triliun untuk vaksinasi tidak berdampak terhadap upaya penanggulangan Covid-19 di tanah air. Dan ternyata puluhan rakyat meninggal dunia.
Usulan saya agar presiden mau mengevaluasi vaksin Sinovac secara serius, karena faktanya efikasi vaksin ini menurut WHO hanya 51 persen dan hasil Uji BPOM hanya 65 persen.
***
Pertanyaannya, padahal saat itu masih ada jenis vaksin yang lebih tinggi efektivitasnya, Tapi mengapa menteri-menteri pemerintahan presiden Jokowi, lebih memilih vaksin sinovac.
Jadi adalah wajar bila sekarang, ada yang minta pemerintah mengganti vaksin Sinovac ini dengan jenis vaksin yang efikasinya lebih tinggi. Apalagi, ratio kematian Covid 19 Malah Bertambah?
Sebagai jurnalis berakal sehat saya perlu bertanya ke menkes penyebab lonjakan kasus kematian akibat virus corona (Covid-19) di Indonesia. Ini yang menjadi keheranan saya, karena sejauh ini vaksinasi sudah berjalan.
Benarkah pilihan awal menggunakan vaksin sinovac yang diramaikan tak bisa redakan pandemi sebagai sikap blunder para menteri yang membeli vaksin buatan sebuah farmasi di RRC
Saya masih mencatat, menkes Budi Gunadi Sadikin pernah menyatakan vaksinasi bisa mengurangi gejala jika seseorang terinfeksi Covid-19. Namun, sampai tulisan ini saya buat, vaksin sinovac juga tidak mencegah seseorang tertular Covid-19. Terbukti jumlah angka terpapar dari hari ke hari terus melonjak.
Pertanyaannya, kini sudah habiskan anggaran ribuan triliun untuk Penanganan Covid-19 yang telah berjalan Satu Tahun Lebih, Dampak pengurangan penularan dan kematian masih belum Ada?
Demi menekan lonjakan penularan virus corona dan kasus kematian, sejak awal Juli 2021 lalu pemerintah pusat telah menerapkan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali. Berbagai tempat umum ditutup guna menekan mobilitas masyarakat dengan tujuan menekan penularan Covid-19. Tetapi angka kematian terus bertambah.
Benarkan ada bisnis raksasa dalam impor vakzin Sinovac yang menggiurkan Ditengah Pandemi Covid-19.? Walahualam.
Pada Januari 2021, satu bulan setelah dilantik menjadi Menteri Kesehatan, Menkes Budi Gunadi Sadikin, mengaku telah mengajukan anggaran atas pengadaan vaksin Covid-19 Sinovac China.
Total anggaran impor vaksin corona Sinovac yang diajukan kepada Menkes ke Kementerian Keuangan Kemenkeu. sebesar Rp 20,9 triliun. Luar biasa besarnya. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
