SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Selain bisnis, fungsi lain dari perusahaan daerah air minum (PDAM) adalah fungsi sosial. Dimana perusahaan daerah plat merah ini wajib memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat.
Di Surabaya, amanat fungsi sosial dengan memberikan layanan terbaik telah diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Peraturan daerah (perda) nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum. PDAM Surya Sembada didaulat sebagai pilarnya.
Pasal 7 huruf (c) dengan tegas mengamanatkan PDAM Sembada untuk mendirikan, mengelola serta mendistribusikan air minum kepada pelanggan.
Meski begitu, data terbaru dari PDAM Sembada menyebutkan setidaknya ada 4 wilayah yang masih berada dalam zona merah atau belum teraliri air PDAM sama sekali.
Sekretaris Perusahaan (Sekper) PDAM Surya Sembada Surabaya, Bambang Eko Sakti saat dihubungi membenarkan akan hal tersebut. Namun menurutnya, hingga kini pihak direksi telah menargetkan agar di tahun 2023 seluruh warga di Surabaya akan teraliri dengan air PDAM.
"Iya betul. Tapi pak dirut sudah targetkan Agustus 2023 ini harus sudah 100%," kata Bambang kepada Surabaya Pagi, Senin (06/12/2021).
Hingga kini setidaknya pelanggan PDAM telah berada diangka 99,3%. Sehingga ia mengklaim, target tersebut dinilai bukan isapan jempol belaka. Adapun upaya untuk mencapai target ini, pihaknya akan melalukan penyaluran pipa hingga ke ujung Surabaya.
"Kita akan tambah saluran pipa melalui bantuan langsung dari PDAM kepada masyarakat," akunya.
Dari penelusuran Surabaya Pagi, pembangunan pipa baru memerlukan cost yang cukup besar. Di tahun 2019 misalnya, untuk pembangunan pipa baru bagi 600 pelanggan, PDAM Sembada membutuhkan anggaran sebesar Rp1,8 triliun.
Sementara bila dilihat dari laba bagi hasil atai dividen PDAM Sembada selama 2 tahun terakhir tidak mencapai angka tersebut. Tahun 2019 misalnya, dividen PDAM yang disetorkan ke pemkot sebesar Rp255 miliar. Sementara tahun 2020 diangka Rp257 miliar. Khusus tahun 2020, pembagian deviden masih ditangguhkan atau belum terbayar sebesar Rp54 miliar.
Dengan kata lain, perbandingan anggaran untuk pembangunan pipa baru dan laba perusahan, bak lebih besar pasak dari pada tiang.
Ketika tengah berfokus pada penambahan penyaluran pipa baru, PDAM Sembada diperhadapkan pada persoalan peremajaan pipa yang telah termakan usia.
Data dari Surabaya, setidaknya di akhir tahun 2021 ini ada sekitar lebih dari 3.000km pipa yang telah berumur 25-30 tahun. Padahal idealnya, peremajaan pipa wajib dilakukan per 50km setiap tahunnya.
Perlu diketahui, implikasi dari pipa yang telah berumur akan mempengaruhi kualitas air. Karena telah tercampur dengan karat akibat usia. Belum lagi potensi kebocoran pipa dinilai sangat besar. Sebagai contoh, kebocoran pipa di wilayah Kertajaya pada awal 2021 lalu, mengakibatkan ratusan warga kesulitan air bersih.
"Ya memang betul mas. Kita juga upayakan untuk melakukan peremajaan pipa. Target 150km pipa per tahun diganti. Itu pesan dari pak dirut saat HUT PDAM kemarin," katanya.
Untuk peremajaan pipa juga membutuhkan anggaran yang sangat besar. Awal tahun 2020 misalnya, PDAM Sembada sempat mengajukan anggaran sebesar Rp 2 triliun kepada pemkot Surabaya untuk peremajaan pipa.
Angka 2 triliun ini terbilang sangat sedikit. Mengingat, jumlah tersebut hanya mampu meremajakan sekitar 400km untuk masa waktu 2 tahun. Sementara jumlah pipa yang perlu diremajakan sebanyak 3000km. Secara kalkulasi, kurang lebih sekitar Rp 15 triliun, anggaran yang diperlukan untuk peremajaan tersebut.
Sementara bila kita melihat APBD Surabaya tahun 2022 hanya sebesar Rp 10,4 triliun atau tepatnya Rp10.405.185.113. Dan untuk pembangunan infrastruktur hanya sekitar 19,4% atau sebesar Rp2.021.703.899.289.
Mantan Dirut PDAM Surya Sembada Mujiaman Sukirno saat dihubungi menjelaskan, persoalan peremajaan pipa PDAM bukanlah hal sulit. Semuanya bergantung pada anggaran yang dimiliki.
"Untuk percepatan peremajaan tergantung duitnya, kalau ada sekitar Rp 2 Triliun, maka paling tidak 400 kilometer dalam waktu dua tahun. Kalau tidak ada duitnya ya sulit memang," kata Mujiaman.
Kendati begitu, ia menjelaskan, sesuai dengan Perda 13/2014, pembiayaan PDAM bukan semata-mata berasal dari Pemkot. Melainkan bisa juga berasal dari pihak ketiga.
Klausa tersebut dapat kita temukan pada pasal 7 atau 2 yang menyebutkan, pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi air oleh PDAM dapat dibiayai oleh pihak ketiga untuk kepentingan pelanggan.
Oleh karenanya ia meminta agar pihak direksi dapat melakukan terobosan dan kreativitas dalam menarik investor atau pihak ketiga sebagai pemodal.
"Memang perlu kerja keras dan kreativitas sehingga bisa mendapat dukungan dari pihak ketiga," ucapnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Direktur Utama PDAM Sembada Arief Wisnu Cahyono mengaku kesulitan dalam hal peremajaan pipa dengan usia di atas 25 tahun.
"Ini agak sulit ya, karena dari pengalaman kami sebenarnya pipa itu diganti paling tinggi 50 km per tahun digantinya. Kendalanya juga terkait dengan biaya dan kemampuan internal kami," kata Arief.
Ia pun menargetkan, selama masa kepemimpinannya PDAM Sembada setiap tahunnya akan mengganti 150km pipa per tahun. Dengan total 3000 pipa yang perlu diremajakan, diharapkan dalam waktu 20 tahun semua pipa yang ada telah terganti. sem
Editor : Moch Ilham
