SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pimpinan DPRD Surabaya menyesalkan perihal bantuan Biaya Operasional Pendidikan Daerah atau BOPDA bagi sekolah-sekolah swasta yang mandek selama 6 bulan hingga memasuki akhir tahun 2021.
Hal tersebut diutarakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti yang selama ini dikenal senantiasa mengawal program-program pendidikan di Kota Pahlawan sejak periode lalu, Jumat (10/12).
“Saya menyayangkan belum cairnya BOPDA sejak Juli hingga memasuki penghujung tahun 2021 ini,” tutur Reni.
Politisi PKS ini menyebutkan bahwa bagaimanapun BOPDA sangat membantu sekolah swasta dalam menjalankan operasional sekolah, di antaranya termasuk untuk menggaji para guru.
“Apalagi di kondisi yang masih pandemi, sekolah-sekolah saat ini tengah kesulitan terkait dengan keuangan,” lanjutnya.
“Saya menyayangkan hal demikian lantaran tidak sesuai dengan janji Walikota yang selama ini telah disampaikan,” sambung Reni
Legislator PKS ini menekankan bahwa Walikota kerap menyampaikan akan memberi perhatian besar terhadap pendidikan dan tidak membeda-bedakan antara sekolah negeri dan swasta. Namun, nyatanya sampai saat ini BOPDA belum juga cair.
Reni menjelaskan, hingga saat ini, masih banyak penghasilan guru utamanya di sekolah swasta yang jauh di bawah UMR. Maka dari itu harus menjadi perhatian.
Menurutnya, Pemkot perlu menyiapkan upaya dan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, utamanya guru-guru swasta.
“Oleh karena itu, saya berharap agar Walikota segera turun untuk mengambil langkah cepat demi membantu sekolah-sekolah swasta,” demikian Reni.
Sebelumnya, pada momen Hari Guru Nasional 2021 (24/11) lalu Reni pun turut memberi catatan dan menyuarakan terkait Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi guru swasta serta tunjangan fungsional guru yang juga mengalami kemacetan. Alq
Editor : Moch Ilham
