Surabaya Pagi.com-Surabaya - Kurang fasilitas kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai. Ia mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat pendataan dan perbaikan sarana prasarana sekolah negeri di Kota Pahlawan ini.
Menurut Bahtiyar persoalan keterbatasan ruang kelas di SDN Semolowaru IV menjadi salah satu contoh yang perlu segera ditangani melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Dimana sekolah tersebut, terdapat 12 rombongan belajar (rombel), tetapi hanya tersedia delapan ruang kelas. Akibatnya, empat rombel harus mengikuti kegiatan belajar mengajar pada siang hari. Sebagian siswa juga terpaksa belajar di perpustakaan dengan duduk lesehan karena keterbatasan fasilitas.
Bahtiyar menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap koordinasi antarinstansi, terutama dalam menindaklanjuti usulan perbaikan sekolah. Ia menyebut, pengajuan perbaikan SDN Semolowaru IV telah disampaikan sejak Maret 2026, tetapi hingga September atau Oktober belum terlihat tindak lanjut yang memadai.
“Ini menjadi potret buruk koordinasi antar-OPD yang perlu diperbaiki. Kalau sudah diajukan sejak Maret, seharusnya ada tindak lanjut. Apalagi sekarang sudah mendekati pembahasan APBD 2027,” ungkap Bahtiyar Rifai, Kamis 15/
Bahtiyar menjelaskan, Pemkot Surabaya perlu memetakan kondisi seluruh sekolah negeri, baik tingkat sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP). Pendataan itu diperlukan untuk mengetahui sekolah yang membutuhkan tambahan ruang kelas, perbaikan bangunan, maupun pengadaan sarana belajar.
Ia menilai, penanganan tidak harus dilakukan dengan anggaran yang sama untuk setiap sekolah. Kebutuhan dan tingkat urgensi masing-masing sekolah perlu diverifikasi agar alokasi anggaran sesuai dengan persoalan di lapangan.
“Setiap sekolah tentu memiliki kebutuhan berbeda. Ada yang kekurangan ruang kelas, ada yang bangkunya sudah tidak layak. Semuanya perlu dicek terlebih dahulu, kemudian ditentukan mana yang paling mendesak,” katanya.
Bahtiyar mencontohkan program perbaikan balai rukun warga (RW) yang pernah dilakukan Pemkot Surabaya secara serentak pada 2023. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi referensi untuk menyusun program perbaikan sarana pendidikan secara terencana dan bertahap.
Ia juga mendorong Pemkot memanfaatkan peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, perbaikan sekolah dapat disinergikan melalui program pemerintah pusat maupun APBD Kota Surabaya, sesuai kewenangan dan kebutuhan masing-masing.
Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan kementerian terkait, pemerintah provinsi, serta anggota DPR RI dari daerah pemilihan Surabaya untuk mengupayakan dukungan bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan.
“Kalau sarana dan prasarana sekolah bisa disinergikan antara anggaran pusat dan APBD, tentu akan lebih baik. Kita petakan dulu sekolah mana yang membutuhkan penanganan, lalu tentukan sumber anggarannya,” jelasnya.
Bahtiyar juga mengusulkan pembentukan tim koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Pendidikan, perangkat daerah terkait, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan DPRD. Tim tersebut diharapkan memiliki penanggung jawab yang jelas sehingga proses pendataan, verifikasi, penganggaran, hingga pelaksanaan perbaikan dapat berjalan lebih cepat.
Menurutnya, pembahasan APBD 2027 menjadi momentum bagi Pemkot untuk memasukkan kebutuhan perbaikan sekolah berdasarkan data yang telah diverifikasi. Dengan begitu, persoalan yang selama ini dikeluhkan sekolah tidak berhenti pada tahap pengajuan.
Ia menegaskan, perbaikan sarana pendidikan diperlukan agar seluruh siswa memperoleh lingkungan belajar yang layak. Keterbatasan ruang kelas maupun fasilitas dasar seharusnya tidak membuat sebagian siswa harus belajar dalam kondisi berbeda dibandingkan teman-temannya.
“Harapannya, anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Jangan sampai ada siswa yang belajar di kelas dengan fasilitas memadai, sementara siswa lainnya harus lesehan di perpustakaan karena kekurangan ruang kelas,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau SDN Semolowaru IV pada Rabu (7/10). Peninjauan dilakukan setelah ia menerima laporan warga melalui hotline mengenai siswa yang terpaksa belajar di luar ruang kelas akibat keterbatasan fasilitas.
"Saya datang ke SDN Semolowaru IV untuk mengecek langsung terkait bangku dan fasilitas sekolah. Ternyata, di sini terdapat 12 rombongan belajar, tetapi ruang kelas yang tersedia hanya delapan. Akibatnya, ada empat rombel yang harus masuk siang," ujar Eri, Minggu (11/10) kamarin.
Selain keterbatasan ruang kelas, ia juga mendapati perpustakaan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar tidak dilengkapi bangku. Kondisi bangku dan kursi siswa yang sebagian masih terbuat dari kayu dan berlubang juga menjadi perhatian.
"Karena tidak ada ruang kelas, kegiatan belajar mengajar dilakukan di perpustakaan. Di perpustakaan juga tidak tersedia bangku, sehingga para siswa harus belajar dengan duduk lesehan," katanya.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Eri meminta Dispendik mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana (sarpras) di sekolah negeri. Ia juga menekankan pentingnya memprioritaskan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, seperti ruang kelas dan kamar mandi.
"Daripada mengadakan berbagai kegiatan yang membebani wali murid, lebih baik anggaran diprioritaskan untuk membenahi sarana dan prasarana terlebih dahulu, seperti ruang kelas dan kamar mandi," tegasnya.
Menurutnya, ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai penting untuk menunjang kenyamanan belajar sekaligus mendukung prestasi siswa. Karena itu, ia meminta agar kebutuhan sekolah menjadi perhatian dalam upaya pembenahan fasilitas pendidikan di Surabaya.
"Saya minta maaf karena masih ada gedung pendidikan negeri di Surabaya yang kondisinya seperti ini, padahal berada di bawah naungan Pemerintah Kota Surabaya. Fasilitas ini akan berpengaruh terhadap prestasi anak-anak. Ini anak-anak Surabaya, prestasinya harus bagus," tuturnya.
Eri pun menargetkan pembenahan seluruh SD dan SMP negeri di Surabaya pada 2027. Perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarpras sehingga kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih nyaman.
"Insyaallah pada 2027, semua sekolah negeri, baik SD maupun SMP, akan saya benahi. Jadi, anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan prestasinya juga bisa semakin baik," tutupnya. Alq
Editor : Redaksi
