Akhirnya Anggaran Usulan KPU Sebesar Rp 1,9 T Dipapras Rp 700 Miliar. Alhamdulillah Hemat
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pembahasan terkait dana pemilihan gubernur tahun 2024 mulai dilakukan. Komisi A DPRD Jawa Timur menggelar pertemuan dengan KPU Jawa Timur, Senin (13/12/2021). Salah satu agendanya adalah merancang agar dana Pilgub 2024 bisa dihemat semaksimal mungkin.
Ketua Komisi A DPRD Jatim Mayjen TNI (purn) Istu Hari Subagio mengatakan dalam pertemuan dengan pihak KPU Jatim telah disepakati akan dana sharing. Antara KPU Jatim dengan 38 KPU Kabupaten/Kota yang juga sama-sama menggelar pilkada. Sehingga usulan KPU Jatim yang menyebut anggaran pilgub 2024 mencapai Rp 1,9 Triliun bisa dihemat lebih rendah lagi.
“Kalau sebelumnya anggarannya fantastis, tentunya akan diupayakan bisa ditekan semaksimal mungkin. Itupun harus realistis dan pengeluaran tidak ganda antara KPU propinsi dengan KPU kabupaten/kota di Jatim,” jelas Istu Hari Subagio, Senin (13/12/2021).
Mantan Pangdam I / Bukit Barisan kelahiran Kertosono Nganjuk ini mengatakan perlu ada koordinasi yang intens antara KPU kabupaten/kota di Jatim untuk bisa menekan anggaran tersebut. Sehingga ada item-item biaya yang bisa di alihkan kewenangannya ke kabupaten kota. Sebaliknya, kabupaten/kota yang menggelar pilkada juga dapat berhemat karena ada item yang sudah di tanggung KPU Propinsi. "Ini masih rapat awal, selanjutnya akan ada pertemuan-pertemuan teknis pembiayaan yang dilakukan KPU Provinsi maupun kabupaten/kota, jadi anggaran ini masih belum final dan bisa berubah," papar politisi Partai Golkar ini.
Sementara itu, di tempat yang sama Ketua KPU Jatim Choirul Anam mengatakan dalam pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang, pihaknya telah menyodorkan anggaran sebesar Rp 1,9 Triliun dimana hal tersebut adalah pengajuan secara umum. Belum ada item biaya sharing dengan kabupaten/kota. “Itu pengajuan umum, belum final, nanti ada proses sharing dengan KPU Kabupaten/kota di Jatim. Sharingnya bagaimana nantinya akan dibicarakan. Apakah kekuatan anggaran tersebut ditanggung semua oleh Propinsi, atau ada sharing dengan kabupaten/kota,” jelasnya.
KPU Jatim, kata pria yang akrab dipanggil cak Anam ini, sudah melakukan koordinasi dengan Pemprov Jatim agar untuk pembiayaan pilkada 2024 mendatang seperti pilgub 2018 lalu. Yakni mulai dibicarakan mulai jauh hati. "Untuk pembiayaan badan adhoc seperti petugas kecamatan, kelurahan dan TPS dibiayai oleh kabupaten/kota. Propinsi membiayai kebutuhan TPS saja,” jelasnya.
Dari proses seperti pilkada 2018 lalu, kata Choirul Anam, bisa ditekan anggaran pilkada 2024 mendatang. Harapan atau perkiraan KPU Jatim, anggaran Pilgub bisa ditekan sampai Rp 1,2 Triliun. “Tapi proses sharing tersebut tergantung hasil dengan kabupaten/kota. Dan nantinya akan keluar SK Gubernur tentang sharing pendanaan pilkada,” jelas Anam. rko
Editor : Moch Ilham
