SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari meminta usulan pra musrenbang tingkat kelurahan tak hanya di dominasi bidang fisik infrastruktur saja tapi juga bidang pemberdayaan masyarakat. Pasalnya, sejak pandemi COVID-19, program pemulihan ekonomi menjadi program prioritas dibandingkan pembangunan infrastruktur.
"Saya lihat usulan dari kelurahan lebih banyak bidang fisiknya ketimbang bidang ekonomi. Padahal jika mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan RKPD Kota Mojokerto, pembangunan infrastruktur harus selaras dan seimbang dengan pemulihan dan daya saing ekonomi," ujar Wali Kota Ning Ita saat membuka Musrenbang Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Kamis (27/1/2022) pagi.
Petinggi Pemkot Mojokerto ini menyebut, Ia lebih mengapresiasi jika usulan pembangunan infrastruktur kelurahan memiliki korelasi strategis dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Semisal pembangunan sentra kerajinan atau sentra UMKM.
"Kelurahan Meri ini punya potensi luar biasa di UMKM nya. Sebab disini ada pengrajin batik dan sejumlah kelompok usaha bersama (kube) inkubasi makanan dan minuman," cetusnya.
Hal ini, lanjut Ning Ita, menjadi modal kuat untuk mendirikan sentra kerajinan atau sentra kuliner seperti sentra tas kulit Tanggul Angin serta sentra alas kaki Wedoro yang berada di Kabupaten Sidoarjo.
"Buat saja Kampung Batik atau Kampung Jajanan Kue Kering Meri. Sentra kerajinan kan tidak harus berupa pasar atau mall, rumah pun bisa dijadikan tempat produksi dan tempat jualannya. Kalau satu kampung kompak bikin produksi yang sama, akhirnya bisa terbentuk sentra usaha dan akhirnya menjadi jujugan wisata belanja baru Kota Mojokerto," tukasnya.
Setelah itu terbentuk, ujar Ning Ita, Pemkot Mojokerto bisa mendukung melalui pembangunan infrastruktur jalan atau penerangan jalannya. Sehingga memudahkan akses keluar masuknya pengunjung yang ingin berwisata belanja di sentra tersebut.
"Untuk itu, usulan pemberdayaan masyarakat yang masih kurang bisa ditambahkan hari ini. Agar pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat melalui program inkubasi wirausaha bisa seiring dan seimbang," tukasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kota Mojokerto, Agung Moeljono mengatakan dana kelurahan Meri tahun 2021 sebesar Rp. 1,1 milyar kemudian terealisasi Rp. 694 juta atau tercapai sebesar 59,8 persen.
"Tahun 2022 ini anggarannya naik menjadi Rp. 1,314 milyar diantaranya untuk pembangunan rehabilitasi drainase, rehab balai RW, pelatihan usaha atau ketrampilan, rehab tempat ibadah dan pembamgunan gapura," jelasnya.
Agung menambahkan usulan pra musrenbang Kelurahan Meri tahun 2023 masih didominasi usulan bidang fisik sebanyak 15 usulan, bidang ekonomi 4 usulan dan bidang sosbud 1 usulan.
"Bidang fisik diantaranya untuk pembangunan jalan dan jembatan, saluran drainase, Ipal Komunal, bantuan rumah swadaya, pemasangan PJU serta pembangunan taman," pungkasnya. Dwi
Editor : Moch Ilham
