SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 di Pendopo Graha Maja Tama, Kabupaten Mojokerto, Selasa (15/2/2022) pagi. Forum yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto ini untuk menampung saran dan masukan dari berbagai elemen masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Ikfina menegaskan sejumlah poin yang menjadi perhatiannya. Diantaranya yakni, Bappeda sebagai penyelenggara wajib mengawal usulan yang menjadi prioritas kecamatan untuk dibahas pada Musrenbang tiingkat kabupaten yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2022 nanti.
"Perangkat daerah wajib untuk mengakomodir usulan Musrenbang Kabupaten yang menjadi prioritas sampai dengan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran," tekannya.
Ia juga berharap dalam menyusun perencanaan 2023, selain mempedomani dokumen perencanaan pusat dan provinsi serta capaian kinerja daerah tahun sebelumnya, semua perangkat daerah juga harus mempedomani visi, misi dan program prioritas kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.
"Tidak ada visi misi kepala perangkat daerah, semua perangkat daerah harus menopang visi-misi Bupati dan Wakil Bupati. Pilihlah program kegiatan atau sub kegiatan prioritas untuk percepatan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Marilah kita bahu membahu, merealisasikan Visi Kabupaten Mojokerto yakni terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM," harapnya.
Tak hanya itu, Petinggi Pemkab ini juga menyebut dalam menyusun perencanaan 2023, perangkat daerah harus bisa efisien, fokus, kreatif dan mampu bersinergi. tingkatkan kreatifitas melalui inovasi tanpa meninggalkan esensi.
"Jangan membuat kegiatan yang tidak jelas output spesifiknya, jangan membagi anggaran ke level bidang berdasarkan plafon tapi pilih berdasarkan prioritas, kurangi belanja studi banding, capacity building, perjalanan dinas, honorarium serta fokus pada prioritas pembangunan yang telah disepakati," tekannya.
Ikfina juga mengajak seluruh stake holders untuk menyumbangkan tenaga dan fikirannya di acara Konsultasi Publik ini, demi kesempurnaan dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto khususnya, dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto pada umumnya.
"Saya berharap agar hasil dari Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 mampu mensinergikan berbagai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan memprioritaskan pencapaian visi misi kepala daerah dan kebutuhan masyarakat," tukasnya.
Dalam paparannya, Ikfina juga menjelaskan terkait sejumlah indikator kinerja utama Pemkab Mojokerto.
Diantaranya, indeks pembangunan manusia, ketentraman dan ketertiban, reformasi birokrasi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, kesalehan sosial, indeks Gini, pembangunan gender, kapasitas fiskal daerah, tingkat pengangguran terbuka dan presentase penduduk miskin.
"Indeks penduduk miskin harus menjadi atensi kita bersama, karena dari data BPS Kabupaten Mojokerto tahun 2021 kemarin, jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 1,74 ribu jiwa. Dan sekarang jumlahnya mencapai 120.54 ribu jiwa, ini sebagai akibat pandemi Covid-19," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi mengatakan tujuan pelaksanaan forum ini adalah untuk mendapatkan saran masukan dari seluruh elemen masyarakat dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2023.
"Konsultasi publik menjadi jembatan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai sumbangan pemikiran dalam mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi antara berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemkab Mojokerto," ujarnya.
Forum ini, lanjut Bambang, merupakan momen yang sangat strategis untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis tahun 2023.
"Melalui sumbangsih saran dan masukan dari segenap pemangku kepentingan yang dilandasi dengan itikad dan semangat baik, diharapkan RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2023 akan semakin komprehensif dan berkualitas," ungkapnya.
Sebagai informasi, hadir dalam forum tesebut yakni, Wakil Bupati Mojokerto, Gus Barra, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuhro, Kepala Perangkat Daerah, Direktur RSUD, Camat serta Kepala Bagian. Juga hadir sejumlah Rektor Perguruan Tinggi, Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala BPS, Tokoh Masyarakat, Ormas, perwakilan pengusaha, Direktur BUMD dan Kepala Bank Jatim Cabang Mojokerto. Dwi
Editor : Moch Ilham
