SURABAYA PAGI, Jakarta– Berdasarkan survei yang dilakukan Litbang Kemenhub disebutkan bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi daerah tujuan mudik terbesar kedua setelah Jawa Tengah.
Adapaun angkanya mencapai 14,9 juta sedangkan Jawa Tengah diperkirakan mencapai 21,3 juta pemudik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Hudiyono mengatakan Pemda Jatim telah melakukan sejumlah persiapan menyambut mudik lebaran tahun ini. Terkahir, Gubernur bersama Pangdam, Kapolda dan unsur Forkompida se-Jatim telah menggelar rapat persiapan.
"Kesiapan sudah beberapa kali. Bu Gubernur bersama Pangdam, Kapolda dan Forkompida Se-Jatim hadir terakhir kemarin rapat untuk persiapan mudik lebaran 2022," kata Hudiyono dalam acara diskusi daring bertema "Berkah Mudik untuk Daerah" yang digelar FMB9, Senin (25/4/22).
Dalam rapat tersebut, Hudiyono menyampaikan, Gubernur Jawa Timur menekankan pentingnya antisipasi berbagai persoalan yang mungkin terjadi akibat lonjakan arus mudik di daerah tersebut. Perkiraan lonjakan arus mudik imbas dari larangan mudik bagi masyarakat selama sudah dua tahun terakhir.
"Selain itu, Gubernur juga meminta untuk mengantisipasi titik rawan kemacetan seperti exit tol, titik jalan yang kurang baik dan adanya kerusakan jalan berat, sedang dan ringan serta jembatan, sudah ada perbaikan setahun sebelumnya," tukasnya.
Hudiyono menuturkan, Pemprov Jatim telah mengaktifkan sekitar 270 pos pengamanan (pospam) di seluruh Jawa Timur. Kemudian menyiapkan langkah mitigatif untuk mengantisipasi resiko penularan covid-19 dan memperkuat koordinasi vertikal dan horisontal.
"Saya kira ini upaya yang sudah dilakukan. Kemudian pemerintah melaksanakan program mudik bareng yang gratis tahun 2022 diadakan pada tanggal 28 April 2022 dengan tujuan 15 kabupaten kota se-Jawa Timur dengan survei sudah vaksin booster," ujarnya. Selanjutnya, Pemprov Jawa Timur juga menyediakan 10 bis gratis bagi warga Jawa Timur yang saat ini merantau di Jakarta. Bis tersebut, katanya, siap mengantar para pemudik ke kabupaten atau kota di Jawa Timur.
Agenda ini dilaksanakan pada tanggal 26 April 2022. Berikutnya, Pemprov Jatim juga menyediakan call center di dinas perhubungan maupun dinas kominfo provinsi jawa Timur. Tujuannya untuk mengetahui dan melaporkan semua situasi selama mudik lebaran tahun 2022 berlangsung. "Selain itu, bersama TNI-Polri menyiapkan sekitar 150 pos pengamana (pospam) 52 pos pelayanan dan 10 pos terpadu," imbuhnya.
Sementara terkait infranstruktur, lanjut Hudiyono, kesiapan jalan provinsi sepanjang 1421 km dan jembatan sepanjang 1870 km telah mencapai 896,1 persen. Sedangkan kesiapan jalan nasional yang ada di wilayah Jawa Timur mencapai 92,61 persen.
"Pemprov Jawa Timur sudah menyiapkan posko lebaran di jalan provinsi sebanyak 11 titik yaitu di Bojonegoro, Madiun, Pacitan, Mojokerto Kediri, Surabaya, Malang, Probolingo, Jember dan Bayuwangi. Posko ini dilengkapi alat berat untuk membantu kelancaran pemudik," katanya. Untuk tranportasi laut, tambah Hudiyono, pemprov Jatim saat ini sudah menyiapkan 20 terminal penumpang di berbagai pelabuhan di Jawa Timur.
Sementara untuk fasilitas perjalan menggunakan kereta api, pemprov telah berkoordinasi dengan PT KAI untuk mengantisipasi titik-titik yang rawan bencana dan mengecek ulang kesiapan sepanjang jalur lintasan. "Kemudian antisipasi jika terjadi kemacetan di jalan tol, akan diberlakukan satu arah saat mudik lebaran 2022 dimulai dari KM 575 hingga Surabaya," jelasnya.
Terkait aturan halalbihalal, mengingat Jawa Timur sudah memasuki level 1, maka diperbolehkan digelar dengan kapasitas 100 persen. Selanujutnya, Hudiyono menyampaikan, Pemprov Jawa Timur sudah menyiapkan sejumlah daftar desa wisata dan desa devisa. Hal ini untuk memantik pemulihan ekonomi daerah tersebut.
"Ada desa wisata dan ada desa devisa di berbagai titik di Jawa Timur. Sehingga ekonomi di desa dan kelurahan di Jawa Timur bisa benar-benar hidup," paparnya.
Pada setiap titik desa wisata dan desa devisa, pihaknya sudah menyiapkan langkah antisipatif preventif. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan kasus covid- 19.
"Pemprov sudah berkoordinasi dengan para kepala daerah untuk mewajibkan pemasangan barkode bagi warga di lokasi wisata. Serta mewajibkan membatasi jumlah pengunjung," ungkapnya.by
Editor : Redaksi
