SURABAYAPAGI.COM, Gresik - Tarikan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang dilakukan SMA Negeri 1 Gresik mendapat sorotan dari DPRD Jatim. Sebab, mereka memastikan sesuai aturan tarikan SPP dilarang. Yang boleh hanya sumbangan dari wali murid.
"Mereka salah memahami, tidak ada tarikan yang dilakukan sekolah. Dilarang," ujar Anggota Komisi E DPRD Jatim Kodrat Sunyoto.
Politisi Golkar dari daerah pemilihan Gresik-Lamongan ini mengatakan sesuai Permendikbud 75/2016 yang ada adalah dukungan atau sumbangan dari para orang tua siswa. Yang dihimpun sendiri oleh komite sekolah. "Ini untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan," ungkap dia.
Dijelaskan, untuk nominalnya sendiri harus sesuai kesepakatan komite. Karena bentuknya sumbangan maka tidak sama nominal antara yang mampu dan tidak mampu.
Sebelumnya, tarikan SPP yang dilakukan SMAN 1 Gresik mendapat protes dari wali murid. Pasalnya, nominalnya ditentukan Rp 250 ribu perbulan. Selain itu, pembayaran SPP juga seperti diwajibkan lantaran yang tidak membayar tidak boleh ikut rekreasi maupun ujian.
Editor :
Moch Ilham
Berita Terbaru
Kamis, 17 Sep 2026 10:10 WIB
Kamis, 17 Sep 2026 10:10 WIB
SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Ditengah perubahan pola komunikasi masyarakat yang semakin bergeser ke ruang digital, keberadaan media sosial tidak hanya…
Kamis, 17 Sep 2026 10:08 WIB
Kamis, 17 Sep 2026 10:08 WIB
SurabayaPagi, Surabaya — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggratiskan tarif layanan Trans Jatim selama satu hari, Kamis (17/9/2026), dalam rangka …
Kamis, 17 Sep 2026 10:08 WIB
Kamis, 17 Sep 2026 10:08 WIB
SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo optimis target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan dan…
Kamis, 17 Sep 2026 10:05 WIB
Kamis, 17 Sep 2026 10:05 WIB
SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Perkara dugaan penipuan investasi yang menyeret Agustin Widyawati ke meja hijau Pengadilan Negeri (PN) Surabaya tidak hanya b…
Kamis, 17 Sep 2026 07:56 WIB
Kamis, 17 Sep 2026 07:56 WIB
Pembaca Yth,
Era sekarang pejabat penegak hukum tidak bisa kucing kucingan sembunyikan fakta peristiwa.
Artinya di era keterbukaan sekarang ini penegak hukum…
Kamis, 17 Sep 2026 07:54 WIB
Kamis, 17 Sep 2026 07:54 WIB
SURABAYAPAGI.com – Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito berharap Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru, Suahasil Nazara, segera menerbitkan regulasi …