SURABAYAPAGI.com, Gresik – Komitmen pemerintah dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapat dukungan dan pengawalan serius dari DPRD Kabupaten Gresik. Melalui Komisi IV, DPRD memastikan seluruh tahapan persiapan program strategis nasional tersebut berjalan sesuai standar, baik dari aspek perlindungan tenaga kerja maupun kualitas keamanan pangan yang akan diterima para siswa.
Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchammad Zaifuddin, menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan bergizi kepada peserta didik, tetapi juga dari tata kelola operasional yang profesional, aman, dan berpihak pada kesejahteraan para pekerja yang terlibat.
Menurutnya, seluruh tenaga kerja yang nantinya bertugas di dapur-dapur MBG harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial melalui kepesertaan aktif BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Tenaga kerja di dapur MBG harus memiliki BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ini menjadi kewajiban yang harus dipenuhi,” tegas Muchammad Zaifuddin.
DPRD Gresik menilai langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman sekaligus memberikan perlindungan sosial yang layak bagi masyarakat yang terlibat dalam program nasional tersebut.
Bahkan, pembiayaan kepesertaan jaminan sosial dinilai memungkinkan untuk diakomodasi melalui anggaran operasional yang telah disiapkan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain aspek ketenagakerjaan, Komisi IV juga memberikan perhatian besar terhadap penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan pada setiap unit dapur MBG. Hal ini dilakukan untuk memastikan makanan yang disajikan kepada siswa memenuhi standar kualitas dan kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
Salah satu fasilitas yang diwajibkan tersedia adalah chiller atau lemari pendingin khusus untuk menyimpan sampel makanan yang telah didistribusikan. Keberadaan fasilitas tersebut berfungsi sebagai sistem retensi sampel guna mendukung proses pengawasan dan evaluasi apabila sewaktu-waktu diperlukan pemeriksaan keamanan pangan.
Tak hanya itu, setiap dapur juga didorong menggunakan peralatan modern yang mendukung proses seleksi bahan baku secara lebih akurat dan higienis, termasuk mesin pengecekan kualitas telur sebelum digunakan dalam proses produksi makanan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan dapur yang tidak hanya berorientasi pada jumlah distribusi makanan, tetapi juga mengedepankan standar mutu, kebersihan, dan keamanan pangan secara menyeluruh.
Dalam rangka memperkuat transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dapur MBG juga akan didukung sistem pemantauan berbasis teknologi. Sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN), setiap dapur produksi nantinya akan dilengkapi kamera pengawas (CCTV) yang terhubung langsung dengan pusat pemantauan nasional.
“Kami mendapat instruksi dari BGN Pusat agar CCTV di setiap dapur MBG terkoneksi langsung dengan pusat. Rencana ini akan mulai dilaksanakan pada Juli 2026,” ujar Zaifuddin.
Penerapan sistem pengawasan digital tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan program sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan MBG di daerah.
Melalui berbagai langkah pengawalan yang dilakukan DPRD Gresik, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Tidak hanya memberikan manfaat berupa asupan gizi berkualitas bagi anak-anak sekolah, program ini juga diharapkan mampu menciptakan ekosistem kerja yang aman, sehat, dan terlindungi bagi para pekerja lokal yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi utama untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas melalui program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Gresik. did
Editor : Redaksi
