SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Enam Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 ini digerojok anggaran cukup besar. Total uang Rakyat yang digelontorkan untuk enam pelabuhan milik Pemprov Jatim mencapai Rp 120 miliar dan seluruhnya masih dalam tahap tender secara terbuka.
Anggaran untuk Enam Pelabuhan itu antara lain, Pelabuhan Paciran Lamongan Rp 51 miliar, Pelabuhan Masalembu Sumenep Rp 15 miliar, Pelabuhan Jangkar Situbondo Rp 15 miliar, Pelabuhan Taddan Sampang Rp 15 miliar, Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo Rp 16 miliar dan Pelabuhan Bawean Gresik Rp 8 miliar.
Komisi D DPRD Jatim pun mulai mengawasi seluruh tahapannya mulai dari proses lelang, hingga pembangunan. Seperti yang dilakukan pada, Selasa 24/5/2022, Komisi yang membidangi pembangunan ini mendatangi langsung Pelabuhan Paciran Kabupaten Lamongan yang saat ini sedang proses lelang.
Anggota Komisi D Makin Abbas berharap Tidak hanya pelabuhan yang menjadi kerja utama Dinas Perhubungan Jatim. Terminal kendaraan antar kota dalam provinsi juga menjadi kewenangan Dishub yang harus diperhatikan. Kebetulan dalam sidak di Paciran Lamongan juga terdapat Terminal milik provinsi yang terlihat mangkrak. “Terminal yang berdekatan dengan pelabuhan Paciran ini sebaiknya tidak lupa untuk dibenahi. Sebab, dengan adanya peningkatan kapal yang bersandar ini tentunya terminal ikut ramai,” ungkap Makin Abbas di Paciran Lamongan.
Pernyataan itu ditimpali oleh Anggota Komisi D lainnya, Masduki. Ia mempertanyakan alasan kenapa Dishub Jatim ini hanya fokus pada pelabuhan. “Apa karena Pak Nyono (Kadishub Jatim, red) dari Kabid Perhubungan Laut, lalu pembangunan banyak menyentuh laut," ucapnya heran. Padahal kewenangan Dishub Jatim ini cukup luas meliputi urusan lalu lintas transportasi darat, sampai transportasi udara.
Sementara, Ketua Komisi D DPRD Jatim, dr Agung Mulyono mengaku kehadirannya bersama rombongan ingin mengklarifikasi terkait dengan beberapa pertanyaan terkait kenapa anggaran pembangunan Pelabuhan Paciran senilai Rp 51 miliar.
"Memang bahwasanya sudah terencana dan tersampaikan pada paparan 29 November 2021 lalu. Tapi karena sampai hari ini masih proses lelang dan belum ada pemenangnya, jadi kita akan ikut mengawasi,” katanya.
Kenapa Pelabuhan Paciran dianggarkan sebesar Rp 51 miliar dan Masalembu Sumenep hanya Rp 15 miliar, dr Agung menegaskan Pelabuhan Paciran merupakan pelabuhan utama antar pulau, baik untuk barang maupun penumpang.
"Kita ingin pelabuhan itu ada progres dan perbaikan. Intinya selalu minta progesnya bagaimana, solusinya apa," terangnya.
Pada kesempatan sama, Kepala Bidang Pehubungan Laut Dishub Jatim, Luhur Prihadi Eka menjelaskan masterplan Pelabuhan Paciran. Menurutnya, ini adalah pelabuhan multipurpose yang melayani angkutan penyeberangan dan angkutan laut (Cargo).
"Pekerjaan tahun 2022 merupakan pembangunan berkelanjutan dari pekerjaan tahun 2021 dan tahun anggaran sebelumnya, sesuai dengan studi rencana induk pelabuhan," katanya.
Luhur menyampaikan bahwasanya proses ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. "Pada 29 November 2021 juga sudah rapat dengan Komisi D," imbuhnya.
Diungkapkan Luhur, Pelabuhan Paciran pada waktu itu diusulkan sebesar Rp 56 miliar. Tapi, kata dia, setelah melihat urgensinya ternyata hanya butuh Rp 51 miliar. "Sehingga Rp 51 miliar ini yang kita lelangkan kemarin," jelasnya.
Luhur pun meminta kepada semua pihak untuk mengawal bersama-sama proses lelang sampai pada tahap pembangunannya nanti. "Setelah lelang selesai dan penunjukan pemenang baru proses di lapangan. Nah, dalam pelaksanaan mari kita kawal bareng-bareng," ajaknya.
"Apa yang kita beli kepada penyedia jasa, ya itu yang kita terima. Prinsipnya tidak ada sama sekali indikasi korupsi," pungkasnya.
Apakah Dishub di tahun 2022 Ini fokusnya pada pembangunan pelabuhan saja, dijawab Luhur singkat bahwa pelabuhan menjadi salah satunya. "Tapi, yang menjawab bukan saya, saya tahu, tapi saya tidak pas menjawabnya," tandas Luhur. rko
Editor : Moch Ilham
