SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memantau perkembangan kasus COVID-19. Meski situasi pandemi saat ini terkendali, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati.
Hal ini disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Senin, (13/6). Khofifah juga menegaskan pihaknya akan melakukan percepatan vaksinasi Covid-19 dosis kedua dan booster bagi masyarakat.
"Kami serius mengimbau agar seluruh Jatim melakukan percepatan vaksinasi khususnya dosis dua dan booster,”ujarnya.
Satgas penanganan Covid-19 Pusat mencatat kenaikan tren kasus di lima provinsi. Salah satunya adalah Jatim. Satgas Covid-19 Jatim menyebut kasus Covid-19 di Jatim masih terbilang landai. Tambahan kasus harian Covid-19 di Jatim selama sebulan terakhir terbilang stabil di bawah angka 50 kasus per hari.
Rata-rata berkisar di angka 20-35 kasus dalam sehari. kasus aktif Covid-19 di Jatim memang mengalami kenaikan dibanding awal bulan Juni 2022. Data yang dihimpun dari Kominfo Jawa Timur menyebut, saat ini kasus aktif Covid-19 Jatim mencapai 142 pasien.
Padahal, pada awal Juni 2022, kasus aktif di Jatim tercatat ada 111 pasien saja. Lebih lanjut, Satgas Covid-19 Jatim terus berupaya mempercepat proses vaksinasi lengkap hingga 100 persen. Tidak hanya itu, ia juga mengimbau warga segera mengambil vaksin booster.
Lebih lanjut, Khofifah menegaskan, untuk merealisasikan percepatan vaksinasi tersebut, stok vaksin di wilayah Jatim dipastikannya dalam kondisi yang sangat cukup.
Diperkirakan, stok vaksin tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan percepatan vaksinasi selama bulan ini. Karena itu, Satgas Covid-19 Jatim belum mengajukan permintaan tambahan dosis ke pusat.
Menurut Khofifah pengajuan penambahan dosis vaksin baru akan dilakukan Pemprov Jatim minggu terahir bulan ini.
Khofifah kembali meminta kepada seluruh masyarakat termasuk yang telah menjalani vaksinasi untuk tetap disiplin menjalankan prokotol kesehatan. Secara sederhana, lanjutnya, adalah dengan mengenakan masker secara benar.
"Yang paling sederhananya adalah gunakan masker sesuai dengan ketentuan. Jadi pakai masker yang benar, menggunakan masker secara disiplin," pungkasnya.
Sementara itu, Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) seluruh Indonesia, baik untuk wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali.
Jika biasanya perpanjangan PPKM diberlakukan selama dua pekan, kali ini pemerintah memperpanjang kegiatan pembatasan hingga satu bulan, terhitung mulai hari ini, Selasa 7 Juni hingga 4 Juli 2022 mendatang.
Keputusan perpanjangan PPKM termaktub seiring dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 29/2022 dan 30/2022 yang diteken Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin 6 Juni 2022.
Safrizal menjelaskan, asesmen yang dilakukan pemerintah daerah dalam perpanjangan kali ini adalah dengan menggunakan sejumlah indikator transmisi komunitas.
Salah satunya, Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
“Konsekuensi daerah yang telah ditetapkan berada di Level 1 berarti kegiatan masyarakat bisa dikatakan dapat beroperasi normal dengan kapasitas maksimal 100% di berbagai sektor,” kata Safrizal.
“Namun saya tetap dan selalu menghimbau walaupun relaksasi kebijakan penggunaan masker telah dikeluarkan, masyarakat tetap harus waspada terhadap potensi-potensi yang dapat menyebabkan penularan covid-19.” jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah terus memantau perkembangan kasus COVID-19 pasca terdeteksinya subvarian baru Omicron BA.4 dan BA.5 di tanah air. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Senin (13/06/2022), usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta.
“Bapak Presiden juga memberikan arahan ke kami bahwa lebih baik kita waspada, lebih baik kita berhati-hati. Karena kewaspadaan kita, konservatifnya kita, kehati-hatian kita, sudah memberikan hasil bahwa kondisi penanganan pandemi di Indonesia termasuk yang relatif baik dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia,” ujar Menkes
Budi menyampaikan, varian BA.4 dan BA.5 memicu kenaikan kasus di sejumlah negara. Namun, varian tersebut memiliki tingkat kenaikan kasus, hospitalisasi, maupun kematian yang jauh lebih rendah dibandingkan awal munculnya varian Omicron
“Jasil pengamatan kami bahwa puncak dari penularan varian BA.4 dan BA.5 ini sekitar sepertiga dari puncak Delta dan Omicron, kasus hospitalisasinya juga sepertiga dari kasus hospitalisasi Delta dan Omicron, sedangkan kasus kematiannya sepersepuluh dari kasus kematian di Delta dan Omicron,” ujarnya.
Menkes pun mengonfirmasi adanya delapan kasus subvarian baru Omicron di tanah air. Satu pasien yang belum memperoleh vaksin booster memiliki gejala sedang dan tujuh pasien lainnya bergejala ringan atau tidak bergejala.
Budi memaparkan, berdasarkan indikator transmisi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO kondisi penanganan pandemi di tanah air masih relatif baik dibandingkan negara-negara lain. Standar WHO untuk kasus konfirmasi level 1 adalah maksimal 20 kasus per minggu per 100 ribu penduduk, sementara Indonesia masih 1 kasus per minggu per 100 ribu penduduk.
“Positivity rate-nya juga WHO mengasih standar 5 persen, kita masih di angka 1,36 persen. Reproduction rate (Rt) atau reproduksi efektif itu juga dikasih standarnya di atas 1 yang relatif perlu dimonitor, kita masih di angka 1. Sehingga dari tiga indikator transmisi, kondisi Indonesia masih baik,” terangnya.
Meski situasi pandemi terkendali, pemerintah terus mengantisipasi lonjakan kasus. Upaya yang dilakukan di antaranya dengan mengakselerasi vaksinasi booster dan meminta masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Bapak Presiden juga memberikan arahan agar booster ini bisa lebih mudah diterima oleh teman-teman, ya setiap acara-acara besar kalau bisa diwajibkan untuk menggunakan booster. Sehingga bisa memastikan teman-teman yang mengikuti acara dari kerumunan besar itu relatif aman,” ujarnya.
Budi menambahkan, pihaknya juga akan kembali melakukan sero survei sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam menghadapi pandemi.
“Diharapkan minggu ketiga Juli atau minggu keempat Juli sudah keluar hasilnya sehingga sebelum 17 Agustus, Hari Kemerdekaan, kita bisa mengambil kebijakan yang lebih tepat berbasis data mengenai bagaimana penanganan pandemi ke depannya,” pungkasnya. arf
Editor : Moch Ilham
