Saya menilai peta jalan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sudah ada. Tinggal political will Presiden Jokowi.
Termasuk peta mengembalikan kedaulatan rakyat. Peta Jalan ini sudah saya serahkan kepada Presiden.
Salah satunya, adalah negara harus kembali menguasai kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Dan bukan untuk segelintir orang.
Ini sesuai amanat UUD 1945 dan penjelasannya di naskah asli. Tentu sebelum diubah saat Amandemen 1999-2002 silam.
Kepada Presiden, saya juga menyampaikan langsung 7 poin usulan yang dirasa penting untuk kesejahteraan rakyat.
Di antaranya rekomendasi atas Keputusan MPR Nomor 8/MPR/2019 tentang MPR Masa Jabatan 2014-2019, terkait penataan sistem ketatanegaraan yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPD RI.
Juga revisi UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, untuk memasukan substansi mengenai eksistensi penegakan hukum kelautan secara komprehensif.
Saya juga memaparkan kebijakan Otsus Papua dan persoalan Surat Ijo di Surabaya.
Bahkan saya juga menyampaikan aspirasi umat Islam, bahwa keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menetapkan tanggal 15 Maret sebagai hari melawan Islamophobia, seharusnya diratifikasi, dan pemerintah menetapkan tanggal tersebut sebagai kalender nasional hari melawan Islamophobia.
(Disampaikan dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/8/2022)
Editor : Raditya Mohammer Khadaffi
