SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai perusahaan plat merah memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga dibutuhkan kolaborasi dan inovasi dalam pengembangan usaha melalui penguatan koneksi maupun jejaring lintas elemen.
Melihat urgensi peranan tersebut, Komunitas Wartawan Gresik (KWG) berkolaborasi dengan DPRD Gresik menggagas dialog publik dengan tema "Optimalisasi Pelayanan dan Pendapatan Asli Daerah Melalui BUMD". Dialog publik ini bakal digelar di Hotel Horison Gresik pada September 2022.
Tema ini sengaja diinisiasi KWG sebagai bentuk ikhtiar menjalankan peran pers yang menjadi salah satu pilar demokrasi untuk mendorong BUMD dalam memberikan layanan kepada publik yang lebih baik, serta membantu pemerintah daerah mencari sumber PAD guna menopang pembiayaan pembangunan.
Ketua KWG M Syuhud Almanfaluty menyatakan bahwa pendapatan daerah dalam setiap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) maupun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) merupakan sumber fiskal belanja pembangunan.
"Pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah merupakan sumber penting untuk kekuatan fiskal APBD Gresik selama ini," kata Syuhud.
Dengan demikian setiap pemerintah daerah selama ini memiliki ketergantungan sangat kuat terhadap pendapatan daerah untuk membiayai belanja langsung maupun tidak langsung.
Mengacu penetapan APBD Gresik 2022, Syuhud menerangkan bahwa kekuatan fiskal pendapatan diproyeksikan sebesar Rp 3,6 triliun. Sementara sektor belanja diproyeksikan sebesar Rp 3,4 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp1,2 triliun lebih, dana transfer Rp2,2 triliun lebih dan lain-lain pendapatan yang sah Rp17 miliar.
"Jadi, dari kebutuhan belanja pembangunan Rp3,6 triliun pada APBD 2022, sumber pendapatan daerah mayoritas masih didominasi dana transfer Rp2,2 triliun," ungkapnya.
Karena itu, jika ingin menggemukkan postur PAD untuk mempercepat program pembangunan, pemkab harus bisa mengoptimalkan dan menggali semua potensi yang ada. Salah satunya melalui BUMD yang dimiliki.
"Saat ini Pemkab Gresik memiliki tiga perusahaan pelat merah, yakni BUMD PT Gresik Migas, Perumda Giri Tirta, dan PD Bank Pasar. Tiga perusahaan daerah ini tengah diusung DPRD dan KWG dalam dialog publik "Optimalisasi Pelayanan dan Pendapatan Asli Daerah Melalui BUMD," terang Syuhud.
Dialog publik tersebut, sambung Syuhud, diinisiasi KWG bekerjasama dengan DPRD Gresik sebagai bentuk ikhtiar untuk memaksimalkan peran tiga BUMD. Baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik), maupun membantu pemerintah daerah mencari sumber PAD untuk menopang kekuatan fiskal APBD Gresik agar makin besar.
"Kita tahu setiap pembahasan RAPBD kekuatan fiskal belanja selalu lebih besar dari pendapatan. Makanya, selalu terjadi defisit (kurang) anggaran," bebernya.
Diharapkan, dengan dialog publik ini, peran ketiga BUMD tersebut dalam memberikan pelayanan publik, dan mencari sumber pendapatan untuk daerah bisa lebih maksimal.
"Sehingga, bisa memberikan kontribusi besar terhadap PAD untuk menopang belanja pembangunan guna terwujudnya program Nawa Karsa yang diusung oleh Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wabup Aminatun Habibah menuju Gresik Baru yang lebih maju," tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir menjelaskan, peningkatan PAD tidak bisa terlepas dari peran BUMD. Sebab sumber pendapatan daerah tidak bisa hanya mengandalkan penghasilan pajak maupun pengelolaan kekayaan aset daerah.
“Sumber pendapatan asli daerah di APBD tahun 2022 diestimasikan Rp1,2 triliun lebih, dan di tahun 2023 dinaikkan lagi menjadi sekitar Rp290 miliar, itu kalau tidak memerankan BUMD yang hari ini sedang menata diri dan hanya mengandalkan penghasilan pajak maupun potensi kekayaan daerah maka akan berat,” ungkap Qodir.
Politisi asal Gresik Selatan ini menyebut, BUMD memiliki dua fungsi penting dalam menopang peningkatan PAD, yakni memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan deviden atau pembagian laba perusahaan yang bisa disetor kepada APBD.
“Pendapatan BUMD saat ini masih kecil, tapi potensi peningkatan PAD ada dengan catatan diberikan kewenangan pengelolaan kekayaan daerah untuk BUMD, dan juga melihat perbaikan managemen tiga BUMD tersebut kita optimis deviden ke depan bisa meningkat,” paparnya.
Qodir menjelaskan bahwa dialog publik yang diinisiasi oleh KWG dan DPRD Gresik merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal atau Usaha.
“Harapannya, aturan ini bisa menaikkan kelas para pelaku UMKM Gresik. Sebab jika mengacu aturan tersebut, setiap pengusaha yang masuk ke daerah harus melibatkan atau menjalin mitra dengan para pelaku usaha maupun UMKM dari wilayah setempat,” tutupnya.
Editor : Moch Ilham
