SURABAYAPAGI.COM, SUrabaya – DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun dan membahas rancangan peraturan daerah (Perda) terkait pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan. Kehadiran BUMD khusus sektor pangan dinilai penting untuk memperkuat ekonomi daerah sekaligus mengoptimalkan potensi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional.
Ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusydi, mengatakan pembentukan BUMD Pangan merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola bisnis pangan dari hulu hingga hilir. Menurutnya, Jawa Timur tidak cukup hanya menjadi daerah penghasil pangan terbesar, tetapi juga harus memiliki kendali atas distribusi dan nilai tambah komoditas pangan.
"Sebagai lumbung pangan nasional, Jawa Timur membutuhkan BUMD Pangan yang kuat agar mampu mengelola rantai pasok, distribusi, hingga pengembangan sektor pertanian secara terintegrasi," ujar Adam, Senin (22/6/2026).
Politikus Golkar itu menilai keberadaan BUMD Pangan sejalan dengan visi pembangunan Jawa Timur dalam konsep Gerbang Baru Nusantara yang digagas Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Terlebih, kebutuhan pangan di kawasan Indonesia Timur diperkirakan terus meningkat seiring perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional.
Menurut Adam, peluang ekonomi yang dapat diraih sangat besar apabila Jawa Timur mampu menjadi pusat distribusi pangan bagi daerah-daerah di Indonesia Timur. Selain komoditas pangan, BUMD tersebut juga berpotensi mengembangkan bisnis penyediaan bibit unggul, teknologi pertanian, hingga hilirisasi produk pertanian.
"Kita tidak hanya bicara beras atau hasil panen. Bibit tanaman, pengembangan pertanian modern, hingga industri pengolahan hasil pertanian juga memiliki potensi bisnis yang besar jika dikelola secara profesional," katanya.
Meski demikian, Adam mengakui pembentukan BUMD Pangan membutuhkan tahapan dan kajian yang matang. Saat ini Jawa Timur memiliki PT Puspa Agro yang berada di bawah holding PT Jatim Grha Utama (JGU), namun secara regulasi dan kinerja perusahaan masih perlu penguatan sebelum menjadi fondasi pembentukan holding pangan yang lebih besar.
"BUMD yang akan menjadi bagian dari holding harus memiliki kinerja yang sehat, termasuk kemampuan memberikan dividen. Karena itu perlu ada pembenahan dan perencanaan yang matang," jelasnya.
Adam menegaskan pihaknya akan terus mengawal gagasan tersebut karena ketahanan pangan kini tidak hanya menjadi isu sosial, tetapi juga menyangkut kekuatan ekonomi dan daya saing daerah.
"Jangan sampai Jawa Timur hanya menjadi lumbung pangan, tetapi tidak memiliki kendali terhadap bisnis dan distribusinya. BUMD Pangan bisa menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani," tegasnya.
Menurutnya, percepatan pembahasan Perda BUMD Pangan perlu menjadi perhatian Pemprov Jatim agar peluang besar di sektor pertanian dan distribusi pangan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat posisi Jawa Timur sebagai pusat pangan nasional.
Editor : Redaksi
